Resolusi Moeldoko untuk Kesejahteraan Petani
- VoxPop.co.id/Satria Permana
VoxPop.co.id – Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, atau HKTI, pada hari ini mengganti Ketua Umum Mahyudin, yang mengajukan pengunduran diri dalam Rapat Pimpinan Nasional.
“Karena kesibukan Pak Mahyudin dalam mengawal agenda-agenda kenegaraan di MPR, maka beliau mengajukan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPN HKTI," kata Ketua Penyelenggara Rapimnas HKTI 2017 Erwin Tobing di Balai Kartini, Jakarta, Senin 10 April 2017.
Moeldoko, mantan Wakil Ketua Umum, sekaligus Panglima TNI Jenderal (Purn) diangkat dan dikukuhkan sebagai Ketua Umum DPN HKTI yang baru menggantikan Mahyudin.
”Kita inginkan ke depan, peran HKTI lebih nyata dan dirasakan oleh masyarakat, khususnya petani yang merupakan basis utama organisasi HKTI," ujarnya.
Kemudian, Moeldoko mengatakan, ia akan fokusnya pada implementasi misi untuk menginovasi sistem pertanian dalam negeri. Salah satunya, dengan kajian penelitian varietas tanaman baru, seperti varietas padi M70D yang telah ditemukan.
Padi dengan bibit konvensional, baru dapat panen setelah 120 harian, tetapi dengan pengembangan teknologi M70D, padi dapat panen hanya setelah 70 hari.
"Satu bulan lalu bapak menteri sampaikan sertifikasi. Maka, dalam satu tahun, kita bisa tanam empat kali. Saat ini, kami sudah menanam 1.000 hektare. Kemarin, di Jember, 9,6 ton satu hektare. Berarti, satu tahun bisa 28 ton kurang lebih," ujarnya di hadapan seluruh jajaran DPN HKTI dan 34 Dewan Pimpinan Provinsi serta 5.000 perwakilan petani.
Ia memperhitungkan, jika telah tanam dua juta hektare, dapat menghasilkan beras 56 juta ton. Kebutuhan Indonesia hanya sekitar 36 juta ton. Jadi, bisa tanam 60 persen dari kebutuhan nasional.
Diharapkan, varietas baru ini dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Kerja sama dengan pemerintah pun perlu dilakukan, agar kesejahteraan petani dapat meningkat. "Lalu, kesejahteraan. Bagaimana bisa memberikan akses pasar dan modal. HKTI harus jadi jembatan emas bagi Indonesia," ungkapnya. (asp)
Pemerintah Wajibkan Industri Gula Punya Kebun Tebu Sendiri, Asosiasi Petani Buka Suara
Ketua Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), Soemitro Samadikoen menilai, aturan tersebut sulit direalisasikan dalam waktu dekat.
