Sanksi Buat Angkutan Online Mulai Berlaku Februari 2018

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi
Sumber :
  • Dokumentasi Kementerian Perhubungan

VoxPop – Masa transisi tiga bulan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No.108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek akan segera berakhir.

img_title Kemenhub Sebut Inisiatif Sektor Transportasi Publik Indonesia Berhasil Raih Pengakuan Internasional

Artinya, pada Februari aturan ini sudah efektif diberlakukan untuk angkutan online, khususnya roda empat. 

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan mengimbau para pengemudi serta aplikator angkutan untuk melengkapi persyaratan yang masih belum dilengkapi. Pembinaan pun akan dilakukan.

img_title Relaksasi Fuel Surcharge, Asosiasi Maskapai: Harga Tiket Pesawat Bisa Lebih Fleksibel

“Saya tekankan kami tidak ragu-ragu dalam bertindak. Filosofis dari PM 108 yaitu kami berada di posisi tengah-tengah mengayomi kedua belah pihak,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi dikutip dari keterangan persnya, Kamis, 18 Januari 2018.

Budi menjabarkan, yang perlu dilengkapi pengemudi angkutan berbasis online antara lain memiliki SIM umum, bergabung dengan badan hukum yang memiliki izin penyelenggaraan, dan melengkapi dokumen perjalanan yang sah seperti STNK.

img_title Angka Kecelakaan Lalu Lintas Masih Didominasi Pengendara Motor, Kemenhub Buka Suara

Kemudian, bukti lulus uji dan kartu pengawasan, serta kendaraan dilengkapi dengan tanda khusus berupa stiker ASK.

"Sebelum melakukan penegakan hukum, kita sudah melakukan beberapa langkah untuk mendorong pengemudi dan aplikator melengkapi persyaratan. Sudah kami lakukan sejak PM 108 ditetapkan, yaitu pembuatan SIM Umum di Samsat, uji KIR di Pulogadung, dan pemasangan stiker ASK di Ancol," tuturnya.

Terkait dengan kuota angkutan online per daerah, Budi mengatakan,  bahwa saat ini yang sudah menyampaikan usulan penetapan jumlah kuota baru 13 provinsi. Sehingga, saat ini belum bisa ditetapkan secara nasional. 

“Kami mendorong bagi provinsi lain yang belum mengajukan agar segera disampaikan usulannya,” tambahnya. (ase)

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Kampanye Keselamatan Pelayaran

Bangun Budaya Keselamatan Transportasi, Kemenhub Geber Kampanye Keselamatan Pelayaran di Cilacap

Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub menggelar acara edukasi masyarakat, melalui kegiatan Kampanye Keselamatan Pelayaran di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Senin 27 Juli 2026

img_title
VoxPop.co.id
28 Juli 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut