PLN Minta PMN 2021 Rp20 Triliun, Pemerintah Kabulkan Rp5 Triliun
- VoxPopnews/Reza Fajri
VoxPop – Pemerintah akan menyuntikkan dana hingga Rp5 triliun kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Suntikan dana itu akan dilakukan melalui skema penyertaan modal negara atau PMN untuk tahun anggaran 2021.
Hal itu diutarakan oleh Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI yang digelar hari ini.
"Untuk realisasi PMN tahun anggaran 2021, usulan awal PLN adalah sebesar Rp20 triliun dan mendapatkan alokasi sebesar Rp5 triliun," kata Zulkifli di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu 9 September 2020.
Baca juga: Tak Semua Peserta BPJS Gaji di Bawah Rp5 Juta Dapat Subsidi Rp600 Ribu
Dia memaparkan, PMN tahun 2021 ini rencananya akan digunakan PLN untuk pembiayaan belanja modal. Khususnya pada proyek-proyek sektor transmisi dan distribusi.
"Termasuk di dalamnya pelaksanaan Program Listrik Desa, pembangkit EBT, dan penunjang Program Listrik Desa," ujar Zulkifli.
Zulkifli menjabarkan, alokasi yang sedang dalam penajaman estimasi yaitu sebesar Rp2 triliun. Dana itu untuk distribusi listrik di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia bagian timur.
Kemudian, untuk kebutuhan transmisi yakni sebesar Rp2 triliun, akan dikhususkan bagi wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara.
"Lalu untuk Program Listrik Desa yakni Rp1 triliun, akan dialokasikan bagi wilayah Indonesia timur," tuturnya.
PMN ke PLN pada 2015 tercatat sebesar Rp5 triliun, yang dicairkan pada 31 Desember 2015 dan telah terealisasi 100 persen di triwulan IV-2017. Kemudian, PMN 2016 yang mencapai Rp23,56 triliun dan dicairkan pada 31 Desember 2016, sudah terealisasi 100 persen di triwulan IV-2018.
Sementara itu, untuk PMN 2019 yang mencapai Rp6,5 triliun dengan pencairan pada 13 September 2019 dan 9 Desember 2019, estimasi realisasi 79 persennya berada di bulan Juli 2020. Dan, untuk PMN 2020 senilai Rp5 triliun dengan pencairan 29 Juli 2020, estimasi realisasi 38 persennya yakni pada Juli 2020. (art)
DPR-Pemerintah Pastikan Tak Ada PHK Bagi PPPK di Daerah
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menegaskan pemerintah tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun pengurangan gaji PPPK di daerah.
