Cara Pemerintah Antisipasi Lonjakan Emisi dari Pemulihan Ekonomi
- ANTARA/Prasetyo Utomo
VoxPop – Berperan penting sebagai sumber kehidupan, kawasan hutan memiliki nilai ekologis, ekonomi, hingga nilai sosial yang tinggi bagi masyarakat. Karena itu Presiden Joko Widodo mendorong ekonomi hijau sebagai arah pembangunan RI di masa depan.
Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Medrilzam mengatakan, di masa Pandemi COVID-19 memang sempat terjadi penurunan emisi yang dihasilkan Indonesia. Hal Ini sejalan dengan menurunnya aktivitas ekonomi dan moblitas masyarakat.
Namun, perlu diantisipasi ketika mesin perekonomian kembali dihidupkan dan aktivitas masyarakat kembali normal setelah pandemi. Apalagi nampak pemulihan terjadi merata di seluruh dunia, emisi bisa naik signifikan harus segera diantisipasi agar tak terjadi lonjakan.
Baca juga: Tips Bijak Mengelola THR saat Pandemi
"Oleh karena itu kita mulai dibicarakan skema net zero emision, ini menjadi tantangan. Masalah ini tidak bisa lagi ditangani business as usual," ujar Medrilzam dalam webinar Earth Day Forum 2021, Rabu 21 April 2021.
Pemerintah menurutnya, sudah memiliki fokus terkait masalah lingkungan dan perubaan iklim sebagaimana yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Tantangan tersebut pun sudah diantisipasi.
Prioritas nasional tersebut antara lain terkait perubahan iklim, lingkungan hidup dan ketahahan nasional. Di dalamnya ada target pencapaian emisi.
“Isu perubahan iklim harus diantisipasi betul, karena dampaknya besar. Pemerintah sudah sangat aware bujet-nya sudah ada dan rencana implementasinya,” ujar dia.
Meski demikian lanjutnya, untuk merealisasikan platform pembangunan rendah karbon dan ramah lingkungan ini perlu dukungan berbagai pihak. Termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pemerintah daerah, masyarakat hingga dunia usaha.
Untuk itu kata dia, beberapa program stimulus sedang disiapkan di bidang energi, hingga bisnis berbasis lingkungan. Sehingga diharapkan peran serta seluruh pihak bisa maksimal.
"Selain berupaya menekan emisi tapi juga mendorong masyarakat dan dunia usaha bergerak dengan skema insentif ini, dan menerapkan energi terbarukan sehingga bisa mengisi satu sama lain,” kata Medrilzam.
Terlepas dari antisipasi tersebut, masalah pendanaan menjadi faktor penting untuk melakukan sejumlah upaya mitigasi perubahan iklim. Karena itu, Pemerintah telah membentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) di bawah Kementerian Keuangan.
