Irak Tunda Gaji Pegawai Negeri, Masyarakat Frustasi Kesulitan Beli Bahan Pokok

Irak – Pihak berwenang di Wilayah Kurdistan Irak (IKR) menahan distribusi gaji pegawai sektor publik pada bulan Februari, yang menimbulkan kemarahan masyarakat karena harus membeli kebutuhan hidup dasar selama bulan suci Ramadan.

Baca Juga

Qodari: Pemerintah Pastikan Peringatan HUT ke-81 RI Lebih Dekat dengan Rakyat

Mahkamah Agung Federal Irak memutuskan pada hari Rabu, 23 Februari lalu, bahwa Pemerintah Daerah Kurdistan (KRG) harus menyerahkan semua pendapatan minyak dan non-minyak ke Baghdad.



Reuters/Iraqi parliament media office

Photo :

• dw

Baca Juga

Masuk Bulan Agustus, Polri Pastikan Tak Ada Gangguan Kamtibmas di Pusat Ekonomi Nasional

Pengadilan juga mewajibkan pemerintah federal Irak untuk membayar gaji pegawai negeri KRG, dan KRG harus bekerja sama dengan Baghdad dalam hal ini.

Langkah ini dilakukan setelah KRG gagal mendistribusikan gaji secara cepat dan menyeluruh, dan malah mengandalkan banyak pinjaman dari pemerintah federal Irak untuk memenuhi kewajibannya.

Baca Juga

Penurunan Harga Pertamax Dinilai Berikan Manfaat Nyata Bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha

Sejak 11 Maret, kementerian keuangan Irak telah mentransfer sekitar 560 miliar dinar ke rekening bank KRG untuk menutupi gaji bulanan pegawai negeri KRG. Belum termasuk pasukan keamanan Kurdi.

Namun, gaji tersebut belum dicairkan. Kementerian Keuangan KRG telah menyatakan bahwa mereka memerlukan sekitar 950 miliar dinar setiap bulan untuk memenuhi kewajibannya kepada pegawai negeri.

Kementerian Keuangan KRG tidak mengirimkan gaji resmi pasukan keamanan Kurdi, termasuk Peshmerga, polisi dan pasukan keamanan lokal, dengan dalih bahwa hal itu akan membahayakan keamanan nasional di kawasan.

Namun, mereka meminta Baghdad untuk mengirimkan sejumlah uang kepada pasukan keamanan Kurdi.

“Menurut keputusan pengadilan tinggi Irak, pemerintah Irak harus mengirimkan pembayaran untuk pegawai negeri KRG ke bank-bank federal di wilayah Kurdistan, namun KRG bersikeras bahwa pembayaran tersebut harus ditransfer ke bank-bank swasta di wilayah tersebut,” kata Muthana Amin, Anggota parlemen Kurdi di parlemen Irak dari Persatuan Islam Kurdistan (KIU).

“Menurut pendapat saya, pemerintah Kurdi harus mulai mendistribusikan gaji kepada pegawai KRG dan tidak lagi menahannya," sambungnya, dikutip dari The New Arab, Rabu, 20 Maret 2024.

“KRG tidak mempunyai alasan untuk tidak mengirimkan gaji resmi pasukan keamanan Kurdi. Jika mereka tidak mengirimkan gaji tersebut, dan jika saya adalah PM Irak, saya tidak akan mengirimkan satu sen pun kepada pasukan tersebut. Jika Anda memiliki pasukan formal, penggajiannya harus jelas,” tegasnya.

Halaman Selanjutnya

Amin mengantisipasi bahwa masalah keuangan yang tertunda antara KRG dan pemerintah federal Irak akan diselesaikan dalam beberapa bulan mendatang karena keputusan pengadilan tinggi Irak mengikat semua otoritas di negara tersebut.