Berita Terbaru Kpk

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara soal belum adanya pemanggilan terhadap Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam kasus dugaan korupsi di Kuansing

KPK berkoordinasi dengan Polri soal keterlibatan staf administrasi KPK yang terseret kasus pemerasan bersama dengan Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara kasus korupsi mantan Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

KPK memastikan ada sanksi etik hingga pidana untuk staf administrasinya yang diduga terlibat dalam kasus pemerasan bersama Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro.

KPK segera memanggil istri Bupati Kuansing nonaktif, mantan Sekda, anggota DPRD, dan tenaga ahli sebagai saksi dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan.

Seorang polisi yang bertugas di KPK beserta ayahnya melakukan pemerasan terhadap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro dengan dalih mengetahui perkara yang ditangani KPK.

Setyo mengungkapkan, bahwa pihaknya membutuhkan dukungan dari masyarakat untuk mencari keberadaan Harun Masiku. Ia juga menegaskan bahwa KPK hingga saat ini

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan, Setya Budi Dias Oktavianto diduga memanfaatkan posisinya sebagai staf administrasi di KPK

Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid divonis 2 tahun penjara atas dugaan pemerasan dan gratifikasi. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yaitu 8,5 tahun penjara.

KPK mengungkapkan cara polisi bernama Setya Budi Dias yang sedang bertugas di KPK dan Lilik Budi Suprianto selaku ayahnya memeras Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.

KPK pada 28 Juli 2026 melakukan operasi tangkap tangan ke-18 yang dilakukan selama 2026. Salah satu yang ditangkap dalam operasi tersebut adalah Bupati Pemalang.

Namun Fitroh Rohcahyanto menjelaskan peluang tersebut dilakukan jika seandainya Harun Masiku tak kunjung ditemukan dengan berbagai upaya maksimal pencarian