Atasi Masalah Kepadatan di Penjara, Israel Usulkan Hukum Mati Tahanan Palestina
- wsj.com
Tel Aviv – Menteri Keamanan Israel, Itamar Ben-Gvir mengatakan bahwa menerapkan hukuman mati kepada tahanan Palestina adalah solusi tepat untuk mengatasi masalah kepadatan penjara. Pernyataan itu muncul setelah pemerintah Israel menyetujui usulannya untuk membangun sekitar 936 penjara tambahan untuk menahan tahanan Palestina.
Ben-Gvir, pemimpin partai sayap kanan Kekuatan Yahudi, mengatakan bahwa dia merasa senang karena pemerintah Israel mempertimbangkan pemikirannya.
"Saya senang bahwa pemerintah menyetujui proposal saya yang memungkinkan Pasukan Pertahanan Israel membangun 936 (total 1.600) tempat penjara tambahan untuk tahanan Palestina," kata Ben-Gvir, dikutip dari Middle East Monitor, Kamis, 18 April 2024.
VoxPop Militer: Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir
- middleeastmonitor.com
“Pembangunan tambahan akan memungkinkan layanan penjara untuk menampung lebih banyak teroris dan akan memberikan solusi parsial terhadap krisis kepadatan yang berlebihan,” tambahnya.
Dia melanjutkan bahwa hukuman mati bagi teroris adalah solusi tepat terhadap masalah kepadatan penduduk. "Sampai saat itu tiba, saya senang pemerintah menyetujui usulan yang saya ajukan.”
Sebelumnya, pemerintah Israel menyetujui penambahan sekitar 1.000 tempat penjara bagi tahanan Palestina, dengan biaya sekitar US$ 119,21 juta atau setara dengan Rp 1,9 triliun.
VoxPop Militer: Pasukan Pertahanan Israel (IDF) di Jalur Gaza, Palestina
- thehill.com
Sekitar 50 persen pendanaan akan berasal dari anggaran Kementerian Pertahanan, dan sisanya dialokasikan dari kementerian lain, menurut situs berita Walla.
Kantor Media Pemerintah di Gaza mengatakan bahwa tentara pendudukan Israel telah menangkap lebih dari 5.000 warga Palestina sejak mereka memulai kampanye pemboman brutal di Jalur Gaza pada Oktober 2023.
Qodari: Pemerintah Pastikan Peringatan HUT ke-81 RI Lebih Dekat dengan Rakyat
Pemerintah ingin menjadikan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai perayaan yang lebih dekat dengan masyarakat.
