Eskalasi Militer Tiongkok di Laut China Selatan: Strategi Berani atau Kesalahan Fatal?
- PCG
VoxPop – Ketegangan di Laut China Selatan kembali meningkat setelah Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (PLAN) China dikerahkan untuk menghadapi kapal Penjaga Pantai Filipina (PCG) di sekitar Beting Scarborough.
Langkah ini dinilai sebagai eskalasi signifikan, karena sebelumnya Beijing lebih banyak mengandalkan penjaga pantai dan milisi maritim dalam menghadapi Manila.
Namun, strategi baru itu justru berujung insiden memalukan. Pada 11 Agustus lalu, sebuah kapal perang China bertabrakan dengan kapal Penjaga Pantai Tiongkok sendiri saat mengejar BRP Suluan—kapal kecil PCG yang tengah menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi nelayan lokal.
Panglima Angkatan Bersenjata Filipina, Jenderal Romeo Brawner, menyebut peristiwa itu sebagai bukti “agresivitas” China yang justru membuka rapuhnya strategi maritim Beijing dan semakin rentannya negara tersebut terhadap pengawasan internasional.
Kapal AL China dan penjaga pantai China tabrakan di perairan Filipina
- PCG
Dari Zona Abu-Abu ke Intimidasi Militer
Selama bertahun-tahun, China mengandalkan strategi “zona abu-abu” dengan mengerahkan Penjaga Pantai dan milisi sipilnya untuk mengganggu kapal Filipina di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Taktik ini memungkinkan Beijing menekan Manila tanpa melibatkan kekuatan militer secara langsung.
Namun, keterlibatan Angkatan Laut resmi mengubah situasi. “Mereka sekarang mengerahkan Angkatan Laut PLA. Ini melambangkan agresivitas Tiongkok,” tegas Jenderal Brawner.
Filipina, yang didukung oleh putusan arbitrase tahun 2016 berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), memiliki kedudukan hukum untuk menegaskan haknya atas Beting Scarborough.
Keputusan Tiongkok untuk melakukan eskalasi meskipun tidak memiliki dasar hukum menunjukkan pertaruhan yang terencana untuk menguji batas respons regional dan internasional.
Beting Scarborough, atau Bajo de Masinloc, terletak hanya 125 mil laut dari Luzon dan telah lama menjadi daerah penangkapan ikan yang vital bagi masyarakat Filipina. Lokasinya yang strategis dan nilai simbolisnya menjadikannya titik api dalam perebutan dominasi maritim yang lebih luas.
Meskipun putusan arbitrase tahun 2016 membatalkan klaim sembilan garis putus-putus Tiongkok yang luas, Beijing menolak untuk mematuhinya, mempertahankan kendali de facto sejak 2012.
Status beting tersebut bukan sekadar sengketa teritorial, melainkan ujian lakmus bagi kredibilitas hukum internasional dan ketahanan negara-negara kecil terhadap paksaan kekuatan besar. Penolakan Filipina untuk mundur, meskipun telah berulang kali diganggu, mencerminkan perjuangan yang lebih luas untuk menegakkan norma-norma hukum dalam menghadapi kekerasan.
