Australia Dukung AS soal Isu Keamanan Laut China Selatan
- Reuters
VoxPop.co.id – Australia mendukung penuh Amerika Serikat soal kebebasan navigasi di daerah sengketa Laut China Selatan yang dianggap China sebagai ancaman perdamaian.
Hal itu diungkapkan Perdana Menteri Australia, Malcolm Turnbull saat berbicara melalui sambungan telepon dengan Presiden AS Barack Obama, Kamis pagi.
"Kami berbicara mengenai isu keamanan di kawasan dan mengonfirmasikan komitmen kami tentang kebebasan navigasi dan pentingnya setiap sengketa teritorial harus diselesaikan secara damai dan sesuai kaidah hukum internasional," kata Turnbull, seperti dikutip dari situs Reuters, Kamis, 12 Mei 2016.
Dukungan Australia kepada AS tidaklah mengherankan, karena negeri Kanguru itu sekutu Paman Sam di kawasan Asia Pasifik. Seperti diketahui, Beijing telah mengklaim sejumlah pulau karang di wilayah sengketa yang berbuntut protes beberapa negara di kawasan.
Sebelumnya, kapal penghancur milik AS, USS William P. Lawrence, berlayar dalam jarak dekat dengan Fiery Cross Reef yang diklaim negeri Tirai Bambu sebagai respons dari Departemen Pertahanan AS (Pentagon).
Akibatnya, China dan Amerika Serikat mengalami ketegangan militer. Fasilitas di Fiery Cross Reef mencakup tiga ribu meter (10 ribu kaki) landasan pacu yang dikhawatirkan Amerika Serikat bahwa China akan menggunakan itu untuk menekan klaim teritorial.
Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken mengatakan, AS memperkuat kerja samanya dengan sekutu di Asia untuk melawan perilaku asertif dan provokatif China.
Hal ini dikarenakan aksi China di wilayah sengketa dianggap menentang kebebasan navigasi internasional. Sementara itu, pejabat pertahanan AS belum mengonfirmasi secara terbuka mengenai frekuensi patroli Angkatan Laut AS di perairan yang disengketakan.
Meskipun beberapa anggota Parlemen AS meminta pemerintah untuk memperluas laju kebebasan operasi navigasi di daerah itu, baik mingguan maupun bulanan.
FSI Ungkap Potensi Kerugian Triliunan Rupiah Akibat Klaim China di Natuna
Klaim China di Laut China Selatan dinilai tidak hanya memicu persoalan kedaulatan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi bagi Indonesia.
