China Tambah Kekuatan di Wilayah Sengketa
- Reuters
VoxPop.co.id – China diperkirakan akan menambah infrastruktur militer yang besar, termasuk sistem pengawasan militer ke pulau-pulau buatan di Laut Cina Selatan (LCS) tahun ini. Atas hal itu, Amerika Serikat menganggap keputusan China ini merupakan keputusan bagi pengoperasian basis militer jangka panjang yang berada di daerah sengketa tersebut.
Dilansir dari laman Reuters, Minggu, 15 Mei 2016, berdasarkan laporan tahunan militer China pada tahun 2015, Departemen Pertahanan AS memperkirakan negara tirai bambu itu akan menambah luas reklamasi di LCS seluas 1.300 hektare (ha) terutama di Kepulauan Spratly yang diokupasinya.
Dikatakan China telah menyelesaikan upaya reklamasi besarnya pada bulan Oktober, kemudian beralih fokus ke pembangunan infrastruktur, termasuk tiga landasan pacu sepanjang tiga kilometer yang mampu mengakomodasi jet tempur canggih.
"Infrastruktur besar lainnya termasuk komunikasi dan sistem pengawasan, diharapkan akan dibangun di tahun mendatang. China akan dapat menggunakan fitur reklamas sebagai basis militer yang akan terus meningkatkan kehadirannya di Laut China Selatan secara signifikan," kata laporan itu.
Laporan ini keluar pada saat sejumlah negara di wilayah Asia memerebutkan wilayah perairan jalur perdagangan internasional tersebut. AS kemudian menuduh China melakukan militarisasi LCS yang dibalas China dengan mengkritik patroli laut yang dilakukan AS di sekitar wilayah sengketa itu. Laporan Pentagon mengatakan China berfokus pada kemampuan mengembangkan kemampuan diri untuk melawan intervensi luar.
Di samping itu, permasalahan antara China dan sejumlah negara lainnya ternyata juga disoroti oleh negara dari benua berbeda di mana Australia memberikan dukungan kepada AS terkait dengan kebebasan navigasi di daerah sengketa LCS yang dianggap China sebagai sebuah ancaman kedamaian.
FSI Ungkap Potensi Kerugian Triliunan Rupiah Akibat Klaim China di Natuna
Klaim China di Laut China Selatan dinilai tidak hanya memicu persoalan kedaulatan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi bagi Indonesia.
