Alasan Anies Perpanjang PSBB Transisi Jakarta hingga 3 Januari
- Instagram Anies Baswedan
VoxPop – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi di Ibu Kota mulai 22 Desember hingga 3 Januari 2021. Anies menekankan, fokus Pemprov DKI pada perpanjangan PSBB transisi kali ini adalah lebih kepada mengendalikan mobilitas penduduk yang memiliki potensi lonjakan kasus.
"Terlebih mobilitas penduduk kembali ke Jakarta usai gelaran Pilkada serta periode ke depan, yakni libur akhir tahun," kata Anies di Jakarta, Senin 21 Desember 2020.
Kasus di DKI Jakarta mulai 7 November 2020 memang ada kecenderungan meningkat. Beberapa kasus juga diidentifikasi akan meningkat dengan adanya masyarakat yang berpergian ke luar DKI Jakarta selama cuti bersama natal dan tahun baru.
Berdasarkan Facebook Data for Good, pada tanggal 8 Desember 2020 (1 hari sebelum Pilkada) bahkan ada pergerakan penduduk dari dalam Jadebotabek ke luar Jadebotabek dan ini berimplikasi pada pergerakan kembali mereka ke Jabodetabek.
Hal itu juga dapat berlaku jika pada periode libur akhir tahun ini. Diprediksi masyarakat tetap melakukan liburan dan berpotensi terjadi penularan.
“Mobilitas penduduk ini akan kami pantau dan dikendalikan agar tak terjadi penularan, baik orang dari luar ke Jakarta maupun sebaliknya, sehingga perlu bagi kita khususnya para keluarga di Jakarta untuk menahan diri tidak melakukan aktivitas liburan ke luar rumah, terlebih keluar dari Jakarta,” tegasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Masa Transisi menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif selama 14 hari.
"Terhitung tanggal 7 Desember sampai dengan 21 Desember 2020 sebagai langkah antisipasi terhadap lonjakan kasusCOVID-19," kata Anies Baswedan di Jakarta, Minggu, 6 Desember 2020 silam. (ren)
Partai Gerakan Rakyat Besutan Eks Jubir Anies Baswedan Daftar ke Kemenkum, Target Lolos Pemilu 2029
Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, mengatakan pendaftaran tersebut merupakan hasil kerja seluruh pengurus di daerah yang telah menyelesaikan Surat Keterangan
