Wali Kota Dedie dan Gubernur Pramono Anung Bahas Integrasi Transportasi Publik Bogor-Jakarta
- (ANTARA/HO-Humas Pemkot Bogor)
Kota Bogor, VoxPop – Masalah integrasi transportasi publik antara Bogor dengan wilayah Jakarta, menjadi pembahasan antara Wali Kota Bogor dan Gubernur Jakarta.
Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta melakukan pembahasan untuk mengintegrasikan transportasi publik di kedua daerah tersebut.
Wali Kota Bogor Dedie A Rachim dalam keterangannya di Bogor, Senin, menyebutkan pembahasan ini menjadi upaya dari permasalahan kemacetan dan transportasi di wilayah Jabodetabek yang dinilai masih mendominasi.
Salah satu bentuk integrasi tersebut itu dengan mempercepat konektivitas rute TransJakarta hingga ke Kota Bogor.
"Dengan kondisi saat ini, di mana hampir 80.000 masyarakat Bogor memanfaatkan KA Commuter Line setiap harinya, ditambah puluhan ribu kendaraan roda empat yang melintas di Jalan Tol Jagorawi, fasilitas transportasi publik yang tersedia belum mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara memadai," kata Dedie, dikutip dari Antara.
Menurut dia, dengan dukungan Pemprov DKJ dalam memfasilitasi konektivitas antara Jakarta dan Kota Bogor diharapkan dapat mengurangi beban Jalan Tol Jagorawi dengan mendorong pengguna kendaraan pribadi beralih ke TransJakarta.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur DK Jakarta Pramono Anung mengungkapkan kesiapan untuk mendukung secara teknis, termasuk merencanakan penerapan sistem pembatasan kendaraan yang masuk ke wilayah Jakarta serta menyiapkan skema pengembangan transportasi publik yang terintegrasi dengan kota-kota di sekitar DKJ.
"Tentunya dengan tingkat kualitas pelayanan yang memadai namun tarif yang tetap terjangkau," ucap Pramono.
Pramono mengungkapkan bahwa jumlah kendaraan pribadi yang masuk ke Jakarta hampir mencapai lebih dari 10 juta kendaraan per hari. (Ant)
Indonesia Dorong Negara ASEAN Perkuat Hak Kelola Hutan untuk Masyarakat
Kemenhut dorong penguatan tata kelola perhutanan sosial di ASEAN sebagai upaya perkuat kepastian tenurial sekaligus meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan.
