Lukmanul Hakim: Ketua DPRD DKI Harus Menghormati Hak Anggota
- istimewa
Jakarta, VoxPop – Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim merasa kecewa lantaran keinginan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dihalangi pimpinan dewan. Interupsi yang diajukan Lukman selaku anggota fraksi dan anggota Komisi C pada akhir rapat paripurna yang dihadiri Wagub Rano Karno, Rabu 16 Juli 2025, tidak digubris oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin. Alih-alih memberi waktu, Khoirudin langsung menutup rapat paripurna.
Tindakan Khoirudin yang langsung mengetok palu menutup sidang saat terjadi interupsi disayangkan Lukman. Sikap tersebut dianggap tak mengormati hak anggota legislatif, bahkan bisa disebut sebagai sikap arogan. “Seharusnya Ketua Dewan bersikap bijak dan menghargai hak-hak anggota. Mengajukan pertanyaan dan menyampaikan usul serta pendapat, semua tahu itu adalah hak anggota dewan,” ujar Lukmanul Hakim, Kamis 17 Juli 2025
Kekecewaan anggota legislatif yang akrab disapa Bang Lukman bukan tanpa alasan karena apa yang hendak disampaikannya adalah aspirasi dari konstituen yang diperoleh selama masa reses. Karenanya Lukman berupaya keras menyuarakannya di Gedung DPRD yang dibangun dengan uang rakyat. “Saya sungguh kecewa dengan sikap Ketua Dewan. Tidak seharusnya beliau bersikap begitu,” dia menegaskan.
Momentum rapat paripurna yang tidak bisa dihadiri Gubernur DKI Pramono Anung karena sedang bertugas ke luar negeri, menurut Bang Lukman sangat penting. Setidaknya ada dua agenda dalam rapat paripurna tersebut, yang pertama penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD 2025, dan yang kedua adalah pidato Gubernur DKI Jakarta mengenai Raperda tentang Perubahan APBD DKI Jakarta tahun 2025.
Ditanya apa yang ingin disampaikan, Lukman menyebut beberapa aspirasi yang diserapnya perlu didengarkan secara langsung oleh eksekutif. Yang utama adalah minimnya lapangan kerja yang tersedia bagi warga masyarakat. Hal itu, dalam pandangan Lukman, sangat mendesak dituntaskan karena Jakarta masih menjadi tujuan utama urbanisasi. “Sungguh ironis, warga kota yang menjadi tujuan urbanisasi, tempat orang cari kerja dan cari nafkah malah kesulitan dapat pekerjaan. Ini kan ibarat ayam mati di lumbung padi,” ungkapnya.
