Jakarta dan Gubernur Baru
- REUTERS/Beawiharta
VoxPop.co.id – Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta menggelar rapat pleno terbuka penetapan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terpilih periode 2017- 2022, di Gedung KPUD, Jakarta, Jumat, 5 Mei 2017.
Pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih. Mereka memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran dua dengan perolehan suara resmi KPU sebanyak 3.240.987 atau 57,96 persen. Anies-Sandi mengalahkan pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dengan perolehan suara 2.350.366 atau 42,04 persen.
"Maka, pasangan calon gubernur Anies Baswedan dan calon wakil gubenur, Sandiaga Uno, ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih," kata Ketua KPUD DKI Sumarno, Jumat, 5 Mei 2017.
Usai penetapan itu, Anies menyatakan apresiasinya kepada semua pihak yang terlibat dalam seluruh tahapan pilkada, sehingga seluruh proses tersebut berjalan dengan aman dan damai.
"Segala yang dikhawatirkan seringkali tidak beralasan bahwa akan ada konflik, tapi tidak terjadi. Suasananya aman dan damai," kata Anies.
Menurutnya, suasana damai saat Pilkada lalu menjadi modal bahwa ke depannya warga Jakarta bisa bersatu. Dia juga meminta doa agar bisa menjalankan tugas dengan amanah. "Doakan agar dimudahkan perjalanannya, agar diringankan menjalankan amanah," kata Anies.
Dia mengungkapkan, amanat yang diemban untuk memimpin Jakarta merupakan amanat sangat besar.
Pasangan Basuki-Djarot tidak hadir dalam acara tersebut. Keduanya telah memiliki agenda kegiatan yang lain.
Menurut Ahok, sapaan Basuki, kegiatannya sudah diagendakan untuk mengikuti rapat guna membahas sejumlah pemanfaatan lahan yang harus dibereskan segera. "Ya kami kerja. Kan kami udah terima (kalah)," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Jumat, 5 Mei 2017.
Ahok mengatakan, pihak-pihak lain tak perlu mengaitkan ketidakhadirannya itu sebagai bentuk kekecewaan atas kekalahan di Pilkada DKI 2017. "Kami udah terima dari semula kan, udah tidak masalah," katanya.
Menurut Ahok, rapat kali ini tak lagi bisa ditunda. Salah satunya adalah membahas kebijakan tentang aturan koefisien luas bangunan bagi kewajiban perusahaan yang ingin mendirikan gedung di Ibu Kota.
"Salah satu yang paling besar soal kebijakan bangunan soal koefisien luas bangunan, dasar bangunan, tapak bangunan, ruang (hijau) mau digeser atau tidak. Ini jadi sumber duit. Makanya kami selalu wajibkan rapat pembahasan harus di-upload di YouTube," ujarnya.
