Rekomendasi Pansus Angket Masuk Akal, KPK Harus Patuhi

Rapat Hak Angket KPK di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 7 Juni 2017.
Sumber :
  • VoxPop.co.id/ Reza Fajri.

VoxPop – Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS, Nasir Djamil menilai, rekomendasi pansus hak angket KPK harus dipatuhi semuanya. Apalagi, telah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan keabsahan pansus.

img_title Bupati Gowa Siap Hadir dan Jawab Semua Tuduhan Saat Sidang Hak Angket

"Keputusan MK itu final dan mengikat bahwa KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menjadi objek hak angket. Kalau sudah menjadi objek, tentu rekomendasi-rekomendasi harus dipatuhi semuanya," kata Nasir, saat dihubungi VoxPop, Kamis 15 Februari 2018.

Ia menambahkan, tinggal KPK menentukan mana rekomendasi yang akan diprioritaskan. Sebab, rekomendasi pansus dinilai juga masuk akal untuk perbaikan KPK.

img_title Bupati Gowa Tak Gentar Hadapi Hak Angket, Pilih Fokus Jalankan Pemerintahan

"Artinya, enggak ada yang enggak masuk akal. Kecuali, memang tidak masuk akal rekomendasi itu," kata Nasir.

Sebelumnya, pansus angket KPK telah melaporkan hasil kerja dan rekomendasi. Rekomendasi pansus, di antaranya meminta KPK membentuk lembaga pengawas independen. Pansus juga meminta KPK bersinergi dengan Kejaksaan dan Kepolisian.

img_title Hak Angket DPRD ke Bupati Gowa Berbuntut Panjang, Kini Diadukan ke Bareskrim Polri

KPK, lalu menghormati rekomendasi pansus. Sehingga, akan melaksanakan rekomendasi yang hanya dianggap relevan oleh KPK. Sebab, KPK menilai tak semua hasil laporan pansus disetujui KPK.

Kuasa hukum masyarakat Gowa, Muallim Bahar

Bareskrim Periksa Pihak yang Adukan Hak Angket DPRD ke Bupati Gowa, Bukti Video TikTok hingga YouTube Diserahkan

Bareskrim Polri mulai mendalami pengaduan masyarakat (dumas) terkait polemik hak angket DPRD Kabupaten Gowa terhadap Bupati Gowa Sitti Husniah Tanlerang.

img_title
VoxPop.co.id
17 Juli 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut