Jemaah Haji Diusulkan Dapat 40 Kali Makan di Mekah
- VoxPop.co.id/Eko Priliawito
Selain itu, rakor akan membahas desain pelatihan untuk para juru masak yang akan bertugas di dapur perusahaan penyedia konsumsi jemaah haji di Arab Saudi.
Akomodasi Jemaah Juga Dipersiapkan
Terkait dengan Tim Perumahan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah juga sudah bertolak ke Arab Saudi untuk mulai mempersiapkan akomodasi bagi jemaah haji Indonesia.
Tim yang beranggotakan 14 orang ini akan bertugas selama kurang lebih 89 hari (hingga Mei) untuk menyiapkan akomodasi jemaah, di Mekah dan Madinah.
Menurut Sri Ilham, mereka akan bekerja berdasarkan pakta integritas serta pedoman dan standard operating procedure (SOP) yang telah ditetapkan.
"Tugas tim ini adalah mengidentifikasi calon hotel, memverifikasi dokumen kepemilikan dan penawaran, serta melakukan pengukuran jarak hotel," katanya.
Selain itu, tim ini akan melakukan pemeriksaan rumah (kasfiyah), tamtir/taksir (menaksir rasio luas kamar dengan jumlah jemaah), negosiasi, dan melakukan kesepakatan harga. Ada sejumlah standar penyediaan akomodasi yang harus dipenuhi.
Standar tersebut meliputi:
Pertama, standar administrasi. Hal ini mencakup masalah status kepemilikan, manajemen, dan spesifikasi hotel yang akan ditetapkan.
Kedua, standar wilayah. Tim harus memastikan lokasi hotel mudah diakses (layanan transportasi), sehingga jemaah juga mendapat kemudahan akses untuk beribadah, baik di hotel maupun di Masjidil Haram.
Ketiga, standar jarak, kualitas, dan harga.
Selain ketiga standar tersebut, penyediaan akomodasi juga harus memenuhi standar kelayakan dengan memperhatikan aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan.
Tidak hanya untuk jemaah, tim juga akan mempersiapkan penyediaan akomodasi untuk petugas kloter, PPIH (Panitia Penyelenggara Ibadah Haji) Arab Saudi, layanan sektor, dan kesehatan.
"Sewa akomodasi di Madinah akan diusahakan agar tahun ini bisa menggunakan pola full musim. Sebagian akomodasi di Mekah yang disewa adalah hotel yang sudah di-repeat order dan sewa multiyears (musim jamak)," katanya.
Sabet Opini WTP ke-8, BPKH Tegaskan Pengelolaan Dana Haji Transparan dan Akuntabel
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) kembali menorehkan prestasi dalam tata kelola keuangan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk tahun 2025.
