JK Ingatkan Pentingnya Kemandirian Industri Pertahanan Nasional
- VoxPop/Eduward Ambarita
VoxPop – Wakil Presiden, Jusuf Kalla, menekankan pentingnya peningkatan industri pertahanan. Kalla mengingatkan, setiap negara harus siap mandiri memproduksi alat utama sistem persenjataan atau alutsista.
Ia kembali mengulang kisah, saat pemerintah Indonesia mendapat embargo militer di 1999, saat kasus pelanggaran HAM di Timor-Timur.
"Bagaimana sulitnya kita memperoleh alat alutsista, karena adanya embargo itu. Karena itulah, maka suatu negara harus selalu siap mandiri atas kemampuannya sendiri," kata JK, saat memberikan sambutan pada acara pameran alat persenjataan Indo Defence 2018 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Rabu 7 November 2018.
Menurut JK, sapaan Kalla, setiap negara mesti siap dalam situasi apapun. Setiap negara membutuhkan suatu keamanan dan pertahanan dalam negeri.
Ia juga menegaskan, kerja sama militer antarnegara dilakukan untuk mempelajari sistem pertahanan dan teknologi yang dimiliki masing-masing negara. Ia lalu mengungkapkan, sebuah adagium atau pribahasa, bahwa dalam keadaan perang harus siap untuk berperang. Dalam keadaan damai harus siap untuk berperang. Dalam keadaan berperang, harus siap untuk berdamai.
"Itu lah suatu adagium yang mendasari kita semua bahwa memang sebagian besar kita berada dalam kedamaian, justru itu lah kita harus mempertahankan kedamaian itu dengan mempunyai kekuatan pertahanan diri," kata dia.
Sementara itu, Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu mengatakan, pameran ini merupakan acara rutin dua tahunan yang juga dihadiri negara-negara sahabat. Acara itu bertujuan, sekaligus mempromosikan industri pertahanan nasional ke dunia luar.
Ia membandingkan Indo Defence sebelumnya, bahwa pada tahun ini terjadi kenaikan sebesar 15 persen dari sisi peserta dan negara yang terlibat.
"Kita juga patut berbangga, karena di pameran ini diklaim pameran pertahanan terbesar di Asia Tenggara, dan dapat disejajarkan dengan pameran industri pertahanan dunia seperti Eurosatory Defense Exhibition di Paris, DSEI di London, dan pameran ini juga termasuk dalam kalender event di dunia," kata Ryamizard.
DPR Tegaskan Kenaikan Tukin TNI hingga 90 Persen Tak Ganggu Efisiensi Anggaran, Ini Alasannya
DPR menilai adanya kenaikan tunjangan kinerja TNI dan ASN Kemenhan hingga 90 persen tidak bertentangan dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
