Anies Bantah DKI Jakarta Tak Punya Anggaran untuk Bansos COVID-19
- vstory
VoxPop – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, membantah, pernyataan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, yang menyebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak memiliki dana untuk menyalurkan bantuan sosal kepada 1,1 juta keluarga. Menurut Anies, Pemprov DKI telah menyiapkan anggaran sebesar Rp5,032 triliun untuk pelaksanaan bansos.
Anggaran ini dimasukkan dalam pos Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2020. Anggaran tersebut dialokasikan untuk penanganan tiga sektor, yakni penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penanganan jaring pengaman sosial.
"Informasi mengenai tidak ada uang itu tidak benar, DKI ini sudah mengalokasikan 5,032 triliun untuk BTT penanganan COVID-19, anggaran ini untuk kesehatan, bansos, dan pemulihan ekonomi. Jadi, secara anggaran, ini semua sudah ada," kata Anies, dalam diskusi Indonesia Laywers Club (ILC) di tvOne, Selasa 12 Mei 2020.
Baca Juga: Video Wanita Masturbasi di IKEA Viral di China
Meski begitu, Anies mengakui ada tantangan cash flow karena berkurangnya sumber pendapatan terbesar Pemprov DKI dari sektor pajak. Namun, Anies menyatakan, tantangan itu sudah terjawab karena Dana bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan sudah diberikan, meski baru setengahnya.
"Tentunya anggaran itu ada batas, karena tidak ada anggaran yang tanpa batas. Tentunya kemarin kita mengalami tantangan cash flow karena kita tahu di Jakarta pendapat terbesar adalah pajak, jadi kegiatan ekonomi berkurang pajak juga berkurang," ujar Anies.
"Tetapi, kami bersyukur DBH DKI dan pusat sekitar Rp5,1 triliun yang sempat belum dibayarkan, Alhamdulillah tanggal 23 April sudah dibayarkan Rp2,5 triliun. Jadi, masih ada sisa yang garus dibayarkan Kemenkeu, dan jika itu dibayarkan kami memiliki kelonggaran likuiditas," ujarnya.
Partai Gerakan Rakyat Besutan Eks Jubir Anies Baswedan Daftar ke Kemenkum, Target Lolos Pemilu 2029
Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, mengatakan pendaftaran tersebut merupakan hasil kerja seluruh pengurus di daerah yang telah menyelesaikan Surat Keterangan
