Surat Terbuka Masyarakat Sipil untuk Presiden Jokowi Soal Bencana Asap
- Ridho Permana
VoxPop – Koalisi Masyarakat Sipil menggelar konferensi pers terkait darurat kabut asap di Indonesia. Mereka meminta Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, segera mengambil tindakan dan memperhatikan masyarakat yang menjadi korban.
Khalisah Khalid selaku Kepala Desk Politik Nasional Walhi mengatakan, sepanjang 2019 hingga 7 September pekan lalu, tercatat ada sekitar 19.000 lebih titik api. Sementara data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 15 September 2019, ada sebanyak 2.862 titik api dengan total luas lahan yang terbakar 328.724 hektar.
Kondisi ini, disebut Khalisah makin diperparah karena kebakaran terjadi di lahan gambut, konsesi perkebunan monokultur skala besar (sawit dan hutan tanaman industri). Dalam sepekan terakhir, kondisi di wilayah Kalimantan dan sebagian Sumatera menunjukkan situasi darurat asap. Data dari KLHK yang terhubung dengan airvisual.com pagi ini menunjukkan berbahaya, dan bahkan semalam mencapai angka 2.000 US AQI.
Sayangnya, pemerintah selalu berupaya menyangkal dan bahkan para menteri mengeluarkan pernyataan yang salah kaprah dan cenderung memberikan stigma negatif terhadap masyarakat adat, masyarakat lokal dan peladang sebagai penyebab kebakaran, untuk menutupi kegagalan dalam melakukan pencegahan terhadap kejahatan korporasi yang selama ini justru dinilai sebagai pihak yang harus bertanggungjawab, selain negara.
“Penanganan tanggap darurat kami nilai juga lamban, hingga korban terus berjatuhan, khususnya kelompok rentan seperti bayi, balita dan anak-anak, ibu hamil, dan lansia yang paling terdampak dari kondisi darurat asap ini," kata Khalisah di kantornya, Jakarta Selatan, Senin 16 September 2019.
Khalisah menjelaskan, kabut asap bukan lagi sebagai kejahatan biasa, namun kejahatan ekosida dan kejahatan lintas batas. Kejahatan lintas batas ini dengan unsur-unsur yang terpenuhi yakni dampak yang meluas, jangka panjang dan tingkat keparahan yang tinggi, termasuk unsur means rea.
Khalisah menegaskan, melalui surat terbuka, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak kepada Presiden Jokowi:
1. Segera mengambil langkah tanggap darurat dan menurunkan tenaga medis dan memastikan semua layanan kesehatan bagi warga yang terdampak kabut asap hingga ke pelosok-pelosok, dengan menyediakan seluruh fasilitas kesehatan dan pelayanan psikis secara cepat dan gratis. Menyediakan tempat-tempat pengungsian dengan kelengkapan kesehatan yang dibutuhkan, khususnya bagi kelompok rentan. Selain itu pasca kebakaran hutan melakukan pemulihan kesehatan fisik maupun psikologis secara kontinyu bagi masyarakat terdampak.
