LRT Jabodebek Dinilai Tidak Sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat

VoxPop – Pembangunan proyek light rapid transit (LRT) dinilai tidak berdasarkan kajian teknis dan ekonomis secara mendalam, sehingga kurang bermanfaat bagi masyarakat. Bahkan proyek itu berpotensi merugikan keuangan negara.

Baca Juga

Kemenhub Perkenalkan Buy The Service yang Dicoba untuk LRT Palembang

Hal ini disampaikan Bambang Haryo Soekartono, praktisi dan pemerhati transportasi logistik, dalam keterangan pers, Senin, 9 Desember 2019. Menurut Bambang, keputusan pemerintah membangun LRT tidak tepat, terutama dari konsepnya sehingga berdampak terhadap tingginya biaya dibandingkan dengan manfaatnya.

"Saya melihat LRT ini masih berorientasi proyek, tidak melalui litbang yang benar, tidak sesuai dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan riil masyarakat," kata Bambang.

Baca Juga

Kemenhub Genjot MRT Fase Dua pada 2023

Dia menilai proyek LRT sudah keliru sejak perencanaannya. Kereta ringan sejenis LRT seharusnya dibangun di dalam suatu kawasan kota, bukan dijadikan angkutan antarkota seperti LRT Jabodebek (Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi) yang membentang hingga 130,4 km.

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, angkutan antarkota yang cocok adalah kereta komuter biasa. Sebab, komuter memiliki daya angkut yang banyak, sekaligus relnya dapat dilintasi kereta logistik. "Bukan LRT, apalagi dibangun elevated dan sejajar jalan tol," tegas Bambang.

Baca Juga

Menhub Budi Minta Pemda Ikut Berpikir Ajak Swasta Bangun MRT dan LRT

Kekeliruan lain, menurut anggota Komisi V DPR RI periode 2014-2019 ini, penggunaan rel (track gauge) berukuran 1.435 mm yang biasa dipakai untuk KA kecepatan di atas 200 km per jam.

Padahal kecepatan LRT maksimum 60 km per jam sehingga cukup menggunakan ukuran rel standar 1.067 mm. Dia mengatakan berbagai kekeliruan itu mengakibatkan biaya pembangunan LRT Jabodebek menjadi sangat besar.

Diketahui, proyek LRT Jabodebek menelan biaya hampir Rp30 triliun, sementara kapasitas angkutnya maksimal 474.000 penumpang per hari. Biaya proyek LRT semakin bengkak karena prasarana LRT Jabodebek ternyata mundur dari target penyelesaian 2019 menjadi 2021. 

Padahal, sarana atau gerbong kereta telah selesai diproduksi oleh PT INKA (Persero) tahun ini tetapi terpaksa idle karena depo dan jalur rel LRT belum siap.

Kata Bambang, INKA terancam rugi besar. Pembayaran dari pemerintah tertunda karena kereta belum diserahkan dan diuji dinamik. "Bagaimana mau uji dinamik, jalur rel dan deponya saja belum siap,” katanya. Berdasarkan informasi yang dia terima, hingga saat ini pembayaran ke INKA baru 30 persen,

Halaman Selanjutnya

"Ini suatu pemborosan dalam keuangan negara. Padahal proyek LRT menggunakan APBN dan utang luar negeri dengan bunga cukup tinggi. Kemenhub harus bertanggung jawab atas pemborosan ini, karena itu BPK dan Kementerian Keuangan harus melakukan audit," dia menambahkan.