Eks Sekda Jabar Minta 1 Miliar di Proyek Meikarta, Waras : Itu Murah

VoxPop – Mantan Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa, didakwa kasus suap izin proyek Meikarta senilai Rp900 juta untuk pembiayaan keikutsertaannya di Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018.

Baca Juga

KPK Tegaskan Meikarta Bisa Jadi Lokasi Rusun Subsidi, Kasus Suap Sudah Clear

Iwa, dalam kasus suap tersebut, telah meminta Rp1 miliar kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan Waras Wasisto. Waras merupakan penghubung dengan Sekretaris Dinas PUPR Henri Lincoln, Kabid Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi Nurlaili yang berkepentingan agar Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang mendapat persetujuan substansi oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

Mendengar permintaan Rp1 miliar, Henry dan Neneng segera mencairkan secara bertahap setelah mendapat masukan dari Waras dan anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Partai PDI Perjuangan Soleman.

Baca Juga

Disambangi Menteri Ara, Bos Meikarta Janji Lanjutkan Proses Serah Terima Unit ke Konsumen

"(Waras dan Soleman) menyampaikan bahwa permintaan terdakwa terkait uang sejumlah Rp1 miliar adalah murah, biasanya Rp3 miliar," ujar Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi, Yadyn di Bandung Jawa Barat, Senin, 13 Januari 2020.

Kemudian, Iwa menggunakan uang tersebut untuk pembiayaan spanduk dan atribut yang dipasang di Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta dengan tujuan meningkatkan tingkat popularitas dalam pencalonannya di Pilgub Jabar.

Baca Juga

Menteri Ara Beberkan Update Terbaru soal Penyelesaian Sengketa Konsumen Meikarta

Setelah mendapat uang itu, Iwa kemudian meminta kepada Kabid Tata Ruang Dinas Bina Marga Jawa Baray Muhamad Nur Kuswandana agar mempercepat proses RDTR sekaligus memberitahu pencalonannya di Pilgub Jabar.

"Tolong dibantu proses RDTR Kabupaten Bekasi. Terdakwa juga menyampaikan akan mencalonkan diri sebagai calon gubernur Jawa Barat dari Partai PDI Perjuangan dan mengatakan ‘saya butuh banner, spanduk," ujar Jaksa menirukan perkataan Iwa.

Atas perbuatannya, Iwa Karniwa didakwa pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dan pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

LIppo Hibahkan Lahan di Meikarta, Menteri Ara Sebut Bakal Dibangun Hunian Terjangkau

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan bahwa lahan hibah di wilayah Meikarta Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, bakal dimanfaatkan untuk pembangunan hunian terjangkau

VoxPop.co.id

23 Juni 2026