Heboh Prediksi Tsunami 20 Meter, Tiga Alat Deteksi di Banten Rusak
- ANTARA FOTO
VoxPop – Tiga alat early warning system (EWS) yang ada di perairan Banten dilaporkan rusak. Padahal, Banten menjadi salah satu daerah rawan potensi tsunami.
Pada 2018, wilayah pesisir Banten dan Lampung pernah diterjang tsunami yang disebabkan oleh letusan Anak Krakatau di Selat Sunda.
Kekhawatiran rusaknya alat deteksi ini terungkap setelah heboh hasil kajian para ahli kebumian Institut Teknologi Bandung (ITB) yang menyebutkan adanya potensi gempa kuat dan tsunami 20 meter di zona megathrust di selatan Pulau Jawa. Kajian itu dipublikasikan di jurnal ilmiah Nature baru-baru ini.
Baca: Tsunami Sudah Beberapa Kali Terjang Selatan Jawa, Ini Data BMKG
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banten mengaku sudah bersurat ke BMKG, agar EWS itu segera diperbaiki. Mengenai alat pendeteksi gempa bumi milik BMKG, pihak BPBD Banten mengaku sudah ada di seluruh kabupaten dan kota.
"EWS yang dibangun BMKG, Minggu kemarin kita cek, ternyata belum berfungsi dengan maksimal dan kita berkirim surat agar ditangani. Ada tiga yang tidak berfungsi, Pasauran, Panimbang, Labuan juga tidak berfungsi," kata Kepala Pelaksana BPBD Banten, Nana Suryana, Senin, 28 September 2020.
"BMKG dimintai atau tidak, ya pemeliharaan ada di mereka. Ada juga deteksi gempa hampir di semua kabupaten dan kota di Banten, tapi itu untuk deteksi kegempaan. Karena baru dipasang, harusnya masih berfungsi," tuturnya.
Menurut Nana, wilayah pesisir Banten belum seluruhnya dipasangi EWS untuk memantau ketinggian air laut, sebagai peringatan dini jika terjadi tsunami. Kemudian, shelter tsunami juga baru ada satu, yakni di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang.
BPBD Banten berharap lebih banyak lagi shelter yang dibangun oleh pemerintah pusat, Pemprov Banten dan pihak swasta. Upaya itu agar jika tsunami terjadi, bisa menjadi tempat evakuasi warga.
"Baru ada satu shelter di Labuan itu. Sudah kita sampaikan ke (pemerintah) pusat, agar di Tanjung Lesung itu dibangun (shelter tsunami). Kita juga sudah sampaikan ke swasta, agar membuat bangunan bisa jadi tempat perlindungan dan hari biasa juga bisa digunakan," katanya.
