Temui Moeldoko, Dubes AS Yakinkan Peran RI di Laut China Selatan
- Kantor Staf Presiden
VoxPop – Pemerintah Amerika Serikat memiliki keyakinan kuat bahwa Indonesia memiliki peranan yang cukup vital di Laut China Selatan (LCS) dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah tersebut.
Itu disampaikan Duta Besar AS untuk Indonesia, Sung Yong Kim, saat menemui Kepala Staf Presiden Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, di Bina Graha Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, 13 November 2020.
AS sekaligus menekankan peranan Indonesia bisa menghalau dominasi Tiongkok di perairan tersebut.
"Kami percaya Indonesia memiliki peran untuk memimpin. Karena kami juga memiliki keprihatinan yang sama atas kegiatan China di Laut China Selatan,” ucap Kim, seperti dalam keterangan pers Kantor Staf Presiden.
Baca juga: Bagaimana Nasib Donald Trump Setelah Lengser?
Diketahui, Laut China Selatan menjadi rebutan sejumlah negara, terutama China dan Amerika. Posisinya yang strategis karena disebut jalur maritim dunia dan beberapa kalangan mengatakannya tersimpan sumber energi begitu besar.
Menanggapi Kim, Moeldoko pun menegaskan posisi Indonesia. Pada dasarnya, kata dia, pemerintahan di bawah Presiden Jokowi mengambil posisi netral, tidak berpihak ke manapun.
"Tapi Indonesia berkepentingan untuk berkontribusi pada stabilitas Laut China Selatan,” kata mantan Panglima TNI itu.
Moeldoko mengingat, saat dirinya menjadi Panglima TNI pernah menyampaikan kepada pimpinan tertinggi angkatan bersenjatan China mengenai posisi Indonesia. Kala itu, dikatakannya instabilitas di kawasan Laut China Selatan, juga menjadi perhatian Indonesia.
Moeldoko juga menambahkan, dirinya memiliki hubungan cukup dekat dengan beberapa duta besar Amerika Serikat sebelumnya. Sehingga Moeldoko yakin akan memiliki hubungan yang baik dengan Dubes Kim.
“Kami punya perhatian sangat serius atas langkah China di kawasan tersebut,” ujar Moeldoko. (ase)
FSI Ungkap Potensi Kerugian Triliunan Rupiah Akibat Klaim China di Natuna
Klaim China di Laut China Selatan dinilai tidak hanya memicu persoalan kedaulatan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi bagi Indonesia.
