Kejaksaan Kawal Pembangunan di Kementerian PUPR

VoxPop – Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) menerima penghargaan dari PT Angkasa Pura I karena konsisten mengawal kegiatan pengamanan pembangunan strategis nasional.

Baca Juga

Eks Pj Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Jadi Tersangka Korupsi, Tidak Ditahan karena Sakit

Tercatat, kegiatan pengamanan oleh bidang intelijen Kejaksaan periode Januari-Oktober 2020, mencapai 278 kegiatan dengan jumlah anggaran proyek Rp268.380.372.019.220. Rinciannya, Direktorat D (Pengamanan Pembangunan Strategis) pada Jamintel mengerjakan 16 kegiatan, dan Kejati seluruh Indonesia 262 kegiatan.

Jaksa Agung Muda Intelijen, Sunarta, menilai penghargaan ini menjadi pemicu semangat jajaran bidang intelijen di seluruh Indonesia untuk terus meningkatkan etos kerja dan komitmen pelayanan prima, khususnya dalam kegiatan pengamanan pembangunan proyek-proyek strategis di lingkungan pemerintah maupun BUMN/BUMD sesuai dengan arah kebijakan pemerintah.

Baca Juga

Intelijen AS Sebut China 'Miliki' Data 220 Juta Pemilih Pemilu

Menurut dia, ruang lingkup bidang pengamanan pembangunan strategis meliputi sektor infrastruktur jalan, perkeretaapian, kebandarudaraan, telekomunikasi, kepelabuhanan, smelter, pengolahan air, tanggul, bendungan, pertanian, kelautan, ketenagalistrikan, dan energi alternatif.

“Termasuk kegiatan terkait minyak dan gas bumi, ilmu pengetahuan dan teknologi, perumahan, pariwisata, kawasan industri prioritas atau kawasan ekonomi khusus, pos lintas batas negara, dan sarana penunjang serta sektor lainnya,” kata Sunarta pada Jumat, 20 November 2020.

Baca Juga

Formappi Nilai Kepercayaan Publik ke Kejaksaan Berpotensi Menurun Buntut Kasus Febrie Adriansyah

Ia mengatakan tujuan pengamanan tersebut untuk mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan, dan pembangunan proyek yang bersifat strategis baik nasional maupun daerah. Pola kerja pengamanan pembangunan strategis ini konkretnya ketika stakeholder yang melaksanakan pembangunan strategis memiliki ancaman, tantangan, hambatan, ataupun gangguan dalam bekerja.

“Maka, kami akan menyelesaikannya dengan tuntas berkenaan dengan aspek hukumnya," jelas dia.

Pengamanan pembangunan strategis, kata dia, merupakan bagian dari peran intelijen penegakan hukum dalam melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul.

"Dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional di bidang pembangunan strategis sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran,” ujarnya.

Selain itu, Sunarta mengatakan pihaknya juga bisa memetakan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan terhadap aset-aset Kementerian yang perlu untuk dipulihkan yang berkolaborasi bersama dengan Jaksa Pengacara Negara (JPN).

Halaman Selanjutnya

Oleh karena itu, Sunarta mengatakan Kejaksaan meminta kepada jajaran Kementerian PUPR tidak perlu khawatir dalam melaksanakan pembangunan dan pengelolaan anggaran demi menyukseskan visi misi Presiden Joko Widodo, guna mencapai tujuan berbangsa sebagaimana digariskan dalam pembukaan UUD 1945.