Presiden Jokowi Resmi Bubarkan 10 Lembaga Negara

Presiden Jokowi
Sumber :
  • Youtube Sekretariat Presiden

VoxPop – Presiden Jokowi resmi membubarkan 10 lembaga negara. Rata-rata, lembaga itu merupakan lembaga non struktural. Ketentuan pembubaran lembaga itu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020 yang diteken pada 26 November 2020.

img_title Jokowi Siap Tunjukkan Ijazah SD hingga S1 Saat Hadiri Sidang Roy Suryo-Dokter Tifa

Secara terperinci, lembaga itu adalah Dewan Riset Nasional, Dewan Ketahanan Pangan, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaaan, dan Komisi Pengawas Haji Indonesia. 

Lalu, Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), Badan Pertimbangan Telekomunikasi, Komisi Nasional Lanjut Usia, Badan Olahraga Profesional Indonesia dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia. 

img_title Jokowi: Injak Kepala Banteng Itu Ritual Adat, Jangan Ditarik ke Ranah Politik

Baca juga: Kronologi Lengkap Habib Rizieq Keluar dari RS Ummi

Dikutip VoxPop dalam beleid tersebut, tujuan pembubaran sepuluh lembaga itu adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan serta untuk mencapai rencana strategis pembangunan nasional. 

img_title Jokowi soal Sidang Kasus Fitnah Ijazah Palsu: Kalau Diundang, Saya Akan Hadir

Masing-masing tugas dan fungsi lembaga tersebut akan dialihkan kepada Kementerian di bidang terkait. Misalnya fungsi Dewan Riset Nasional dialihkan ke Kementerian Riset dan Teknologi, lalu Dewan Ketahanan Pangan dialihkan kepada Kementerian Pertanian dan Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) dialihkan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan seterusnya.

"Pengalihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dikoordinasikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN RB)," demikian bunyi pasal 4 ayat (1).

Pengalihan oleh Menteri PAN RB itu diminta melibatkan unsur Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Pegawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) serta kementerian/lembaga terkait. 

"Pengalihan sebagaimana dimaksud diselesaikan paling lama satu tahun sejak tanggal diundangkan Peraturan Presiden ini," begitu bunyi pasal 4 ayat (2).

Jokowi

Jokowi Beberkan Obrolan Bareng JK di HUT Bhayangkara

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkap isi pembicaraan antara dirinya dengan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) saat bertemu di puncak HUT Bhayangkara

img_title
VoxPop.co.id
8 Juli 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut