Dua Kapal Tercepat dan Berteknologi Canggih RI Disiagakan di Natuna
- Antara/Yunianti Jannatun Naim
VoxPop – Kementerian Kelautan dan Perikanan melengkapi perairan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 571 Selat Malaka dan WPP-NRI 711 Laut Natuna Utara dengan dua unit kapal patroli tercepat, stabil, dan berteknologi mutakhir.
"Ini kapal tercepat yang kami miliki saat ini," kata Direktur Pemantauan dan Operasi Armada, Pung Nugroho Saksono, Selasa, 9 Maret 2021.
Kapal itu memiliki laju kecepatan mencapai 29 knot.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meresmikan dua kapal pengawas perikanan tipe kapal cepat KP Hiu 16 dan KP Hiu 17 sebagai upaya meningkatkan kedaulatan pengelolaan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI).
Pung menyampaikan kedua kapal itu dibangun dari material pelat kapal bahan alumunium alloy yang ringan, namun kuat, minim korosi dan perawatannya cenderung lebih mudah.
Kedua kapal juga dilengkapi drone sebagai alat pendokumentasian kegiatan penghentian, pemeriksaan, dan penahanan kapal ilegal. "Teknologinya sangat memadai untuk mendukung proses penghentian, pemeriksaan, dan penahanan," kata Ipunk.
Sekretaris Jenderal KKP yang juga Plt Direktur Jenderal PSDKP Antam Novambar menjelaskan pembuatan kapal ini didesain bersama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan dibangun oleh PT Palindo Marine Batam sebagai pemenang tender pengadaan kapal pengawas oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
KP Hiu 16 dan KP Hiu 17 ini merupakan desain seri pertama yang dimiliki KKP. Kapal dapat dibangun dengan spesifikasi yang sama, sehingga industri dalam negeri yang menyediakan material dan perlengkapan kapal ini dapat terus berproduksi.
"Jadi dalam pembangunan kapal ini, kami mengedepankan peran industri perkapalan dalam negeri," kata Antam.
Anggota DPR Dorong Permenhub SPB Direvisi Imbas Rentetan Kecelakaan Kapal di Indonesia
Hamka menilai kecelakaan kapal yang terjadi tidak cukup disikapi hanya dengan investigasi terhadap penyebab insiden, tetapi harus diikuti pembenahan regulasi.
