Komnas HAM Minta Polisi Selidiki Penyebab Kematian Wabup Sangihe

Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Helmud Hontong
Sumber :
  • ANTARA/HO-Dok. Pribadi

VoxPop – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong kepolisian mendalami peristiwa kematian Wakil Bupati Sangihe, Sulawesi Utara, Helmud Hontong dalam perjalanan pulang dari Jakarta.

img_title Lucky Hakim Respons Status Tersangka Wakil Bupati Indramayu Syaefudin dalam Kasus Dugaan Korupsi

Upaya penyelidikan itu dianggap penting untuk membuktikan ada tidaknya dugaan tindak pidana dalam peristiwa itu.

Komisioner Komnas HAM Amirudin mengatakan, polisi wajib melakukan penyelidikan atas peristiwa kematian yang diduga terdapat tindak pidana di dalamnya. Sehingga peristiwa itu bisa terang.

img_title Pigai Semprot Komnas HAM soal Program MBG: Mereka Tidak Mengerti Prinsip HAM!

"Jika ada dugaan tindak pidana, dalam suatu peristiwa meninggalnya seseorang, polisi wajib melakukan lidik. Tujuannya untuk mengumpulkan petunjuk dan bukti," ujarnya, Sabtu, 12 Juni 2021.

Baca: Wakil Bupati Sangihe Helmud Hontong Meninggal Dunia

img_title Komisi XIII DPR: Pernyataan MBG Langgar HAM Tidak Tepat!

Amir lebih jauh mengatakan, dengan masuknya Polisi dalam menyelidiki peristiwa tersebut, maka akan menyingkap apa yang sebenarnya terjadi. Sehingga tidak berkembang luas rumor yang ada di masyarakat.

"Dengan adanya giat lidik dari polisi, maka peristiwa itu akan menjadi peristiwa hukum. Kerja polisi dalam lidik itu mesti dihormati oleh semua pihak," ujarnya.

Dalam kesempatan sama, Ia juga berharap pihak-pihak yang memiliki informasi terkait kematian Wakil Bupati Sangihe untuk terbuka menyampaikan kepada Polisi. Sehingga proses penyidikan itu menjadi semakin mudah.

"Pihak-pihak terkait yang memiliki keterangan perlu mendukung kerja-kerja polisi dalam lidik. Dengan demikian, hak asasi seseorang untuk mendapatkan keadilan secara hukum akan bisa terpenuhi," imbuhnya.

Anggota Komnas HAM Atnike Nova Sigiro

Komnas HAM Catat 59 Orang Tewas Akibat Konflik di Papua Sepanjang 2026, Mayoritas Warga Sipil

Komnas HAM mendorong pemerintah memprioritaskan perlindungan warga sipil, penegakan hukum yang akuntabel, dan percepatan penanganan pengungsi internal di Papua.

img_title
VoxPop.co.id
15 Juli 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut