Jemaat GKI Yasmin Menolak Direlokasi, Kapolda Metro ke Kantor Anies
- ANTARA/ Puspa Perwitasari
VoxPop – Polemik pembangunan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin di Kota Bogor menyedot perhatian pembaca portal VoxPop di kanal News. Artikel tersebut jadi salah satu yang terpopuler atau banyak dibaca sepanjang Selasa, 15 Juni 2021.
Kisruh pembangunan GKI Yasmin karena muncul surat protes Pengurus Badan Pelayanan Jemaat GKI Taman Yasmin kepada Wali Kota Bogor Bima Arya. Terkait kisruh ini, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sudah memberikan tanggapannya.
Dari Kanal Bisnis, ada aturan pengawasan yang disiapkan Bank Indonesia (BI) terhadap penyediaan layanan pengunaan mata uang kripto atau cryptocurrency. Pengawasan ini penting dilakukan karena mata uang kripto tersebut bukanlah alat pembayaran yang sah di Tanah Air.
Kanal Metro ada soal rapat bersama antara Gubernur DKI Anies Baswedan dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, dan Pangdam Jaya, Mayor Jenderal TNI, Muyo Aji. Rapat berlangsung di Balai Kota DKI.
Pun, ada artikel imbas Sekda Nias Utara diciduk, polisi minta Wali Kota Medan Bobby Nasution untuk mencabut izin usaha tempat hiburan malam KTV Bosque.
Berikut 5 artikel terpopuler di kanal News VoxPop.co.id yang dirangkum dalam Round-up:
1. Jemaat GKI Yasmin Menolak Gereja Direlokasi Bima Arya
Kisruh pembangunan GKI Yasmin di Kota Bogor masih jadi perhatian. Padahal, sebelumnya diklaim Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto sudah selesai. Namun, kini muncul tanda tanya.
Hal ini terkait beredarnya surat dari Pengurus Badan Pelayanan Jemaat GKI Taman Yasmin kepada Wali Kota Bogor Bima Arya. Surat tersebut intinya kecewaan atas keputusan Bima Arya. Baca selengkapnya di sini.
2. Bank Indonesia Makin Galak Larang Penggunaan Cryptocurrency
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, siap menerjunkan pengawas di berbagai lembaga jasa keuangan yang bermitra dengan BI. Tujuannya agar ada kepatuhan dalam layanan pengunaan mata uang kripto atau cryptocurrency.
Perry menjelaskan, pengawasan ini penting dilakukan karena mata uang kripto tersebut bukanlah alat pembayaran yang sah di Indonesia. Sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah rupiah. Baca selengkapnya di sini.
