Akui Buat Gaduh Sumbangan Rp2 Triliun, Irjen Eko Indra Diminta Mundur
- ANTARA/M Riezko Bima Elko
“Dari Mabes Polri sudah menurunkan tim internal yaitu dari Irsus Itwasum Polri, Paminal Divisi Propam Polri,” kata Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono pada Rabu, 4 Agustus 2021.
Menurut dia, tim internal yang diterjunkan dari Mabes Polri itu tentu ingin melihat kejelasan donasi tersebut seperti apa, penanganan kasusnya terhadap Heriyanti Tio bagaimana. Tentu, itu merupakan ranah daripada klarifikasi internal.
“Kita tunggu saja hasil daripada penyelidikan dan pemeriksaan internal Mabes Polri,” ujarnya.
Sementara, Kepala Polda Sumatera Selatan, Irjen Eko Indra Heri mengakui telah membuat kelalaian sehingga menimbulkan kegaduhan ditengah masyarakat atas dana hibah Rp2 triliun untuk penanganan COVID-19 di wilayah Sumatera Selatan. Ternyata, uang Rp2 triliun dari keluarga Akidi Tio itu tidak ada.
Maka dari itu, Irjen Eko meminta maaf kepada seluruh elemen masyarakat, terkait kasus dana hibah Rp2 triliun untuk penanganan COVID-19 dari keluarga almarhum Akidi Tio. Bantuan ini hendak disalurkan melalui anak bungsu Akidi Tio, Heriyanti.
"Saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, terkhususnya kepada Kapolri, anggota Polri, Gubernur Sumatera Selatan, Pangdam, Danrem, maupun pihak yang ikut terlibat atau dilibatkan," kata Eko pada Kamis, 5 Agustus 2021.
Menurut dia, kegaduhan yang terjadi ini tidak terlepas dari kesalahannya juga. Sebab, dia tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu mengenai dana hibah dengan nilai fantastis mencapai Rp2 triliun tersebut.
"Ini terjadi akibat tidak kehati-hatian saya sebagai individu, sehingga terjadilah masalah seperti yang terjadi ini," kata Eko.
Ternyata, Eko mengaku sebenarnya tidak mengenal Heriyanti. Tapi Eko mengenal ayahnya, almarhum Akidi Tio serta saudara Heriyanti, Ahok. "Saya tidak mengenal Heriyanti, tapi saya mengenal almarhum (Akidi Tio), dan anaknya Ahok. Saya mengenal keduanya saat saya masih bertugas di Aceh Timur," ungkapnya
Pigai Usul Sertifikasi HAM Jadi Syarat Kenaikan Pangkat Polisi, Begini Respons Mabes Polri
Menanggapi hal itu, Kepala Divisi (Kadiv Humas) Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa pihaknya sudah memiliki mekanisme dan prosedur kenaikan pangkat.
