Luhut Tegaskan Seluruh Aspek Publik Akan Gunakan PerduliLindungi
- Angkasa Pura II.
VoxPop – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan memastikan, ke depannya penggunaan platform Peduli Lindungi akan terus diperluas di masyarakat di berbagai penjuru wilayah Indonesia.
Bahkan, Luhut menegaskan jika kemungkinan penggunaan platform Peduli Lindungi itu nantinya juga akan diwajibkan, di hampir seluruh akses publik yang dilakukan penyesuaian tanpa terkecuali.
"Tanpa disadari pandemi COVID-19 akan mengubah gaya hidup kita dengan berbasiskan platform digital," kata Luhut dalam telekonferensi, Senin 30 Agustus 2021.
Dia menambahkan, penerapan protokol kesehatan yang disiplin dengan berbasis digital platform Peduli Lindungi ini, dapat menjadi kunci jika Indonesia tidak ingin mengulang kembali masa-masa sulit di awal Juli 2021 lalu.
Yakni ketika kenaikan kasus begitu tinggi, kapasitas sistem kesehatan berada di ambang batas. "Dan kita harus menerapkan kebijakan PPKM darurat yang memiliki dampak ekonomi yang besar," ujarnya.
Baca juga: Bahlil Minta Tambah Anggaran Rp600 M Kejar Target Investasi 2022
Luhut mengatakan bahwa pandemi COVID-19 ini tidak bisa dihindari, bukan juga oleh kita rakyat Indonesia tetapi juga oleh seluruh masyarakat dunia. Karenanya, satu hal yang bisa dilakukan saat ini adalah menghadapinya dengan persiapan-persiapan yang tepat, seperti disiplin penerapan 3M dan secara masif melaksanakan 3T.
"Hingga tidak ketinggalan upaya untuk melakukan percepatan vaksinasi," kata Luhut.
Kemudian, dengan kerendahan hati Luhut pun mengajak agar semua masyarakat Indonesia terus memanjatkan doa sekaligus terus berusaha mengatasi pandemi COVID-19 ini.
"Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan kesehatan, kekuatan, dan meridhai serta memberikan kemudahan kita semua agar kita semua dapat keluar dari pandemi COVID-19 ini," ujarnya.
Indonesia Dorong Negara ASEAN Perkuat Hak Kelola Hutan untuk Masyarakat
Kemenhut dorong penguatan tata kelola perhutanan sosial di ASEAN sebagai upaya perkuat kepastian tenurial sekaligus meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan.
