Bela Uighur, PB HMI Serukan Boikot Olimpiade Beijing
- Veros Afif/Kabupaten Sumenep
{{photo_id:1308102}}
Genosida
Seruan internasional untuk memboikot Olimpiade Beijing semakin kuat yang dimulai oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo pada Januari 2021 lalu, mengatakan China melakukan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Pada Juli 2021, Senat AS mengesahkan undang-undang untuk melarang impor dari Xinjiang sebagai cara untuk mencegah kerja paksa di wilayah tersebut. Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uighur dipandang sebagai langkah pertama menuju boikot diplomatik AS terhadap Olimpiade Beijing jika undang-undang tersebut disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat AS dan ditandatangani oleh Presiden AS Biden.
Pada bulan yang sama, parlemen Eropa mengeluarkan resolusi tidak mengikat yang meminta pejabat diplomatik di negara-negara anggota UE untuk menolak semua undangan pemerintah dan diplomatik ke Olimpiade Beijing kecuali jika pemerintah China menunjukkan peningkatan yang dapat diverifikasi dalam situasi hak asasi manusia bagi masyarakat Uighur.
“Kami memiliki pandangan yang sama dengan organisasi HAM dunia bahwasanya gelaran Olimpiade musim dingin ini wajib untuk tidak terlaksana di Beijing sebelum negeri tirai bambu ini membuktikan dengan fakta dan dokumen lengkap bahwa mereka telah menghentikan kekejian terhadap muslim Uighur,” kata Romadhon.
Tindakan represif militer China terhadap etnis Muslim Uighur
- NPR
Komisaris Tinggi PBB
Sebelumnya, lanjut Romadhon, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet pada 13 September berjanji bahwa laporan PBB tentang dugaan kejahatan hak asasi manusia di Xinjiang akan diumumkan selambat-lambatnya lima minggu sebelum upacara pembukaan Olimpiade di Beijing pada 4 Februari.
Akan tetapi, Komisaris Tinggi PBB ini membuat pernyataan yang sudah dapat diprediksi masyarakat dunia bahwa PBB menyesal bahwa tidak dapat melaporkan kemajuan dalam upaya untuk mencari akses yang berarti ke Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang, saat berbicara pada sesi ke-48 Dewan Hak Asasi Manusia PBB.
“Gagalnya Komisaris Tinggi PBB ke Xinjiang semakin memperkuat dugaan memang betul ada peanggaran HAM berat di wilayah pemukiman muslim Uighur di China. Wajar jika masyarakat dunia berprasangka buruk terhadap negeri panda ini,” kata Romadhon.
“Tidak berlebihan jika mayarakat dunia memboikot Olimpiade Musim Dingin Beijing mengingat dugaan pelanggaran hak azazi manusia di China semakin buruk di bawah kepemimpinan Xi Jinping,” tuturnya.
