Nelayan di Belawan Keluhkan BBM Bersubsidi Harga Selangit

Ilustrasi nelayan.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman

VoxPop Nasional - Nelayan kecil di Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, menjerit. Karena, harga BBM bersubsidi dengan jenis solar mahal dan di luar harga ditetapkan oleh Pertamina.

img_title Menekan Biaya Operasional Truk Bukan Sekadar Hemat BBM

Tak Pernah Merasakan BBM Bersubsidi yang Ditetapkan Pemerintah

Ironisnya lagi, para nelayan kecil ini tak pernah merasakan mendapat BBM solar bersubsidi yang saat ini harganya ditetapkan pemerintah sebesar Rp6.800. BBM solar yang diperoleh nelayan untuk melaut, didapat dari pedagang pengecer dengan harga Rp9.500 per liter.

img_title Fitur Sederhana Ini Bisa Hemat Pemakaian BBM Mobil

Ini terungkap dari pertemuan Ombudsman Perwakilan Sumut dengan para nelayan yang tergabung dalam Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kota Medan yang diinisiasi oleh Fitra dan Perkumpulan Inspiratif di RM Permata Nusantara di Belawan, Kota Medan, Sabtu, 17 September 2022.

Hadir pada pertemuan ini, Kepala Ombudsman Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar, bersama Kepala Keasistenan Pemeriksaan James Marihot Panggabean, Direktur Fitra Irfan Hamdani Hasibuan, Wulan dari Perkumpulan Inisiatif, Ketua KNTI Kota Medan Isa Basir dan sejumlah perwakilan nelayan.

img_title Prabowo Minta Harga BBM Subsidi Tak Naik, BBM Nonsubsidi Ikuti Minyak Mentah Dunia

Ilustrasi nelayan.

Photo :
  • Dok. Istimewa

BBM Bersubsidi Sangat Rumit dan Sulit

Di pertemuan ini, perwakilan nelayan di antaranya Ahmad Aji, Syafarudin dan Herman menyampaikan nelayan kecil tidak menikmati BBM jenis solar bersubsidi karena untuk bisa mendapatkan BBM bersubsidi sangat rumit dan sulit.

Dijelaskan, untuk bisa mendapat BBM bersubsidi, nelayan harus menunjukan surat rekomendasi pengisian BBM bersubsidi dari Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan (DPKP) Pemko Medan ke SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan). Dan rekomendasi bisa didapat jika nelayan telah memiliki 'Pass Kecil' atau surat izin kapal tangkap dengan kapasitas 1-10 GT dari DPKP.

"Nelayan banyak tidak paham mengurusnya, juga jauh. Harus ke DPKP di Medan atau ke Balai Perikanan di Medan Labuhan. Masa berlaku surat rekomendasinya juga singkat, jadi nelayan harus bolak balik mengurusnya jika ingin mendapat BBM bersubsisi, kan repot, sementara waktu kita di darat tidak banyak, dan sosialisasi tentang ini juga tidak ada dari pemerintah," kata Ahmad Aji.

Kondisi Makin Parah

Saat ini, lanjutnya, kondisinya semakin parah, karena SPBN yang ada di Bagan Deli Belawan sudah tutup, tidak lagi melayani pembelian BBM subsidi dari nelayan.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut