Ratusan ABG di Ponorogo Minta Dispensasi Kawin, Menteri PPPA Ungkap Risikonya
- ANTARA/ Anita Permata Dewi
VoxPop Nasional – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga angkat bicara terkait fenomena ratusan remaja alias ABG di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, yang dilaporkan mengajukan permohonan dispensasi kawin atau Diska sepanjang tahun 2022 lalu.
Menurut Bintang, pemerintah akan tetap tegas melakukan pengetatan pemberian dispensasi permohonan perkawinan anak untuk menekan angka perkawinan usia anak.
"Perkawinan anak tidak boleh terjadi lagi karena melanggar hak anak, juga melanggar hak asasi manusia. Saat ini pemerintah juga sedang mengatur mekanisme untuk pengetatan dispensasi kawin agar tidak mudah untuk diperoleh," kata Menteri Bintang Puspayoga dalam keterangan di Jakarta, Sabtu, 14 Januari 2023.
Menteri Bintang Puspayoga mengatakan perkawinan anak memiliki banyak dampak negatif. Sebab, di satu sisi, perkawinan anak merusak masa depan anak itu sendiri dan akan menggerus cita-cita bangsa untuk menciptakan SDM yang unggul dan memiliki daya saing.
"Perkawinan memicu tingginya angka putus sekolah dan dari sisi kesehatan rentan terjadinya kematian ibu melahirkan, anemia, ketidaksiapan mental dan juga terjadinya malnutrisi," ujar Menteri PPPA.
Pernikahan dini (Ilustrasi)
- VoxPop/Yasir
Dari sisi ekonomi, anak yang menikah pada usia anak terpaksa harus bekerja dan mendapatkan pekerjaan kasar dengan upah rendah sehingga kemiskinan ekstrem akan terus berlanjut.
Belum lagi dengan ketidaksiapan fisik dan mental sehingga rentan terjadi kekerasan dalam rumah tangga.
Ia menyoroti kasus dispensasi kawin anak di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, yang terjadi akibat hamil di luar nikah.
Kabupaten Ponorogo masih mencatatkan perkawinan anak yang tinggi. Pada 2020 mencapai 241 kasus dispensasi kawin anak, naik menjadi 266 kasus pada 2021. Pada 2022, kasus dispensasi kawin anak mengalami penurunan menjadi 191 kasus.
"Kami mengapresiasi menurunnya kasus dispensasi kawin anak yang memperlihatkan bahwa semua pihak berupaya keras untuk mencegah bertambahnya angka perkawinan anak di Ponorogo," ungkapnya
KemenPPPA telah berkoordinasi dengan Dinas PPPA Jawa Timur dan Dinas Sosial PPPA Ponorogo untuk memantau kasus dispensasi kawin anak di Ponorogo. Rencananya segera dilakukan koordinasi dengan Pengadilan Agama Ponorogo.
Langkah lebih lanjut, Dinsos PPPA Ponorogo akan bekerja sama atau membuat MoU dengan Pengadilan Agama terkait rekomendasi, pelaksanaan pembinaan, dan edukasi bagi calon pemohon dispensasi nikah.
