Risma Ungkap Asal-usul Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun yang Disebut Habis Buat Rapat

VoxPop Nasional – Anggota Komisi VIII DPR RI mencecar Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini terkait anggaran penanganan kemiskinan Rp 500 triliun yang habis untuk studi banding dan rapat di hotel. 

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Abdullah Azwar Anas menyampaikan anggaran pengentasan kemiskinan senilai Rp 500 triliun, habis tersedot untuk rapat dan studi banding. 

Belakangan, Azwar mengklarifikasi hal tersebut, dan menyebut anggaran penanganan kemiskinan memang ada yang terpakai untuk rapat dan studi banding saja. Tetapi angkanya tidak sampai Rp 500 triliun.

"Yang viral sekarang adalah tentang dana bansos sebesar Rp 500 triliun ini mungkin kesempatan ibu untuk mengklarifikasi. Setahu saya anggarannya enggak sebanyak itu, seperlimanya pun tidak ada anggarannya. Dari mana itu?" kata Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Golkar Jhon Kenedy Azis saat RDP bersama Mensos di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu, 8 Februari 2023.

 
Senada, Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Gerindra Abdul Wachid juga meminta Risma mengklarifikasi isu tersebut. Ia khawatir jika isu yang beredar selama tidak diklarifikasi pemerintah, bisa dianggap benar.

Sebab, sepengetahuan Wachid, anggaran penanganan kemiskinan tidak mencapai Rp 500 triliun. Bahkan, tidak sampai Rp 100 triliun.

"Bahasanya di situ adalah banyak digunakan untuk studi banding, banyak digunakan untuk rapat-rapat di hotel. Ini kan yang jelas Ibu, Kemensos ini mitra kami, studi banding otomatis ke Komisi VIII, rapat-rapat di hotel Komisi VIII. Saya kebakaran jenggot waktu itu," kata Wachid
 
Dalam kesempatan itu, Mensos Risma menyampaikan bahwa anggaran Rp 500 triliun yang disebutkan untuk program pengentasan kemiskinan itu bukan semata urusan bantuan sosial atau bansos.  

"Jadi gini yang saya tahu itu anggaran Rp 500 triliun itu perlindungan sosial, itu yang disampaikan Ibu Sri Mulyani saat di Malang," kata Risma di DPR

Menurut Risma, anggaran Rp 500 triliun itu merupakan program perlindungan sosial yang mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Program Non Tunai (BPNT), termasuk subsidi gas, listrik hingga BBM. 

"Nah totalnya Rp 500 triliun. Namanya perlindungan sosial, bukan untuk bantuan sosial," terang Risma

Halaman Selanjutnya

"Jadi beda, beda nomenklatur, kalau ada bansos terus ada subsidi listrik, ada gas, itu induknya perlindungan sosial, begitu program namanya program perlindungan sosial," tegasnya.