Geledah Rumah Dito Mahendra, KPK Temukan 15 Pucuk Senjata Api
- VoxPop/Ilham
VoxPop Nasional – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggeledah rumah Dito Mahendra pada Senin 13 Maret 2023. Dalam penggeledahan tersebut penyidik KPK temukan 15 pucuk senjata api.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan bahwa benar penggeledahan di rumah Dito Mahendra berlangsung pada Senin 13 Maret 2023 kemarin di kawasan Jalan Erlangga V Nomor 20 Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ia juga menjelaskan saat penggeledahan berlangsung tim penyidik KPK mendapati 15 unit senjata api.
"Jadi mengkonfirmasi betul saat penggeledahan pada hari Senin lalu tanggal 13 Maret KPK melakukan kegiatan di tempat tinggal kediaman saksi Mahendra Dito yang berlokasi di Kebayoran Baru Jaksel," ujar Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jumat 17 Maret 2023.
"Dalam geledah tersebut benar tim menemukan 15 pucuk senjata api berbagai jenis," imbuhnya.
Kemudian, Ali mengatakan bahwa dari belasan senjata api yang didapati tersebut terdapat 5 jenis merk glock dan ada delapan unit merupakan senjata laras panjang.
"5 pistol berjenis glock satu pistol SNW satu pistol gimber micro serta 8 senjata api laras panjang," beber dia.
Penggeledahan rumah Dito Mahendra di Kawasan Senopati, Jaksel
- VoxPop/Zendy Pradana
Ali Fikri pun akan menelusuri terkait dengan kepemilikan senjata api yang ditemukan di rumah Dito Mahendra saat KPK melakukan penggeledahan terkait dengan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) eks Sekertaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.
Sebelumnya, KPK menggeledah rumah Dito Mahendra di kawasan Jalan Erlangga V Nomor 20 Senopati, Jakarta Selatan.
Berdasarkan pantauan VoxPop dilokasi, terdapat sejumlah petugas KPK yang tengah melakukan penggeladahan yang diduga rumah Dito Mahendra. Kemudian, tampak pula petugas kepolisian yang berjaga di depan rumahnya.
KPK menjelaskan bahwa penggeledahan tersebut diduga terkait dengan penyidikan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Nurhadi.
"Penyidikan dugaan korupsi dan tppu tersangka NHD," beber dia.
DPR Sebut Lembaga Urusi Perampasan Aset Harus Independen: Biar Enggak Tumpang Tindih
Lembaga yang mengurusi perampasan aset tidak boleh berada di bawah Kejaksaan Agung (Kejagung) maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menghindari konflik
