Tak Diundang di Munas Aceh, Pramuka Jawa Timur Ancam Gugat Budi Waseso

Surabaya – Kwartir Daerah (kwarda) Gerakan Pramuka Jawa Timur berencana untuk menggugat Ketua Kwarnas Pramuka, Komjen Pol (Purn) Budi Waseso, ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Musababnya, Kwarda Jatim tidak diundang dalam acara tertinggi Pramuka, Musyawarah Nasional (munas) yang akan dilaksanakan di Banda Aceh, 1-4 Desember 2023.

Baca Juga

Bukan Polisi, BPOM Kini Gandeng Pramuka Jaga Keamanan Obat dan Makanan

Pembina Kwarda Pramuka Jatim, Arief Sutjahyono, dan pengacaranya, Irsyad Noeri, mengaku telah mengirim surat banding administrasi kepada Presiden Jokowi selaku Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka terkait itu. Sebab, lanjut Arief, keputusan Kwarnas tidak mengundang Kwarda Pramuka Jatim di forum tertinggi tersebut menimbulkan kerugian.

“Kebijakan Kwarnas yang tidak mengundang Kwarda Jawa Timur sebagai peserta Munas di Banda Aceh, menimbulkan kerugian bagi saya dan seluruh anggota Gerakan Pramuka Kwarda Jawa Timur,” kata Arief dalam keterangannya diterima VoxPop, Jumat, 15 September 2023.

Baca Juga

Kisah Momon, Lutung Jawa di Bondowoso yang Akhirnya Dievakuasi Kemenhut

Seharusnya, lanjut Arief, Kwarnas mengundang Kwarda Jatim di acara Munas. Sebab, forum tersebut begitu penting untuk kemajuan Pramuka ke depan. Di forum lima tahunan itu, dibahas di antaranya akan dirumuskan rencana strategis, memilih ketua Kwarnas periode 2023-2028 dan membahas masalah penting. 



Kegiatan Pramuka

Photo :

• Istimewa/VoxPop

Baca Juga

Kejati Jatim Diingatkan Tak Lakukan Kriminalisasi dan Jaga Profesionalitas Hukum

Perselisihan antara pimpinan Kwarnas dan Kwarda Jatim juga bisa dibahas di forum tersebut. "Gerakan Pramuka adalah organisasi pendidikan, pembentuk karakter anak-anak dan kaum muda Indonesia. Nilai-nilai dalam Kode Kehormatan harus menjadi pedoman pimpinan, termasuk semangat persaudaraan dalam Pramuka,” ujar Arief.

Dia menambahkan, sudah selama tiga tahun  Kwarnas melarang Kwarda Jatim mengikuti kegiatan Pramuka tingkat nasional dan internasional. Dalam sejarah Gerakan Pramuka yang dibentuk tahun 1961, belum pernah terjadi pimpinan Kwarnas memusuhi dan mengucilkan satu Kwarda selama bertahun-tahun.

Yang terakhir ialah tidak diundangnya Kwarda Jatim di Munas Aceh nanti. Arief memaparkan, pada 20 Juli 2023, Kwarnas mengirim surat edaran pertama tentang rencana Munas di Banda Aceh kepada 33 ketua Kwarda se-Indonesia. Surat ini menjelaskan materi yang akan dibahas dan syarat-syarat menjadi peserta. 



Ketua Kwarnas Pramuka Budi Waseso di TMP Kalibata.

Photo :

• VoxPop/Lilis Khalisotussurur

Pada 29 Agustus 2023, Kwarnas mengirim surat edaran kedua tentang usulan Kwarda terkait bakal calon ketua Kwarnas periode 2023-2028.  Dari dua surat tersebut, Kwarda Jawa Timur tidak masuk dalam daftar undangan. Forum Sesjen Kwarnas dan Sekretaris Kwarda se-Indonesia sempat bertanya tentang itu. 

Halaman Selanjutnya

Pimpinan Kwarnas menjawab bahwa Kwarda Jawa Timur tidak masuk dalam undangan sebagai peserta Munas di Banda Aceh karena Kwarnas belum mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pengukuhan pengurus Kwarda. Mengacu pada Pasal 71 Anggaran Rumah Tangga (ART), Gerakan Pramuka menyatakan bahwa peserta  musyawarah nasional tediri atas utusan pusat dan daerah.