Jokowi Akui Rancangan Perpres tentang Publisher Right Rumit, tapi Hampir Selesai
- Biro Pers Sekretariat Presiden
“Harusnya selesai 2023, kalau bisa sebelum September. AMSI sebagai konstituen Dewan Pers yang beranggotakan 470 sekian di berbagai provinsi, anggota pada nanya regulasi ini sudah sampai mana hingga bulan Juli ini belum dapat update,” kata Wens di Kantor Dewan Pers.
Pertemuan AMSI dengan Dewan Pers.
- VoxPop.co.id/ Ahmad Farhan Faris
Menurut dia, AMSI memang ikut dilibatkan dalam menyusun draft Peraturan Presiden tentang Publisher Right yang berisikan 17 pasal itu hampir 2 atau 3 tahun lalu. Bahkan, kata dia, AMSI dulu didesak untuk segera menyerahkan draftnya.
“Kurang lebih bulan Februari cukup insentif dipanggil Dewan Pers untuk ikut menyelesaikan draft. Lembur menyelesaikan draftnya, pasal by pasal. Jadilah 17 pasal. Dari sisi kita sudah selesai drafting itu dari Februari. Dewan Pers serahkan kepada pemerintah. Kita berkewajiban berhak bertanya soal itu,” ujarnya.
Tentu, Wens menyebut AMSI punya alasan kenapa mendesak pemerintah supaya segera menerbitkan Peraturan Presiden tentang Publisher Right. Diantaranya, kata dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga meminta supaya regulasi ini cepat diselesaikan.
“Beberapa kali disinggung oleh Bapak Presiden sebelum HPN di Medan kemarin, barang ini juga diminta untuk dipercepat prosesnya. Sebetulnya Dewan Pers dari industri pers dan dari konstituennya barangnya sudah final dan sudah kita serahkan ke pemerintah,” jelas dia.
Kemudian, Wens mengatakan ekosistem bergerak begitu cepat sehingga perlu ada regulasi terkait Publisher Right. Sebab, kata dia, AMSI khawatir tidak relevan lagi ketika regulasi diterbitkan agak lambat mengingat artificial intelligence (AI) datang.
“Kita ngomong bentar lagi AI, market dibanjiri konten AI, mungkin sudah banyak konten yang kita tidak tahu persis AI atau manusia. Perkembangannya cepat sekali, namun regulasi yang kita susun 3 tahun enggak selesai-selesai. Kita perlu tanya, kita push regulasi ini cepat sebelum kehilangan relevansinya dengan perkembangan yang terlalu cepat itu,” ungkapnya.
Kelakar Jokowi Saat Safari Politik di NTT: Kalau Butuh Bantuan Bisa ke Solo
Dalam kunjungan tersebut, salah satu agenda Jokowi adalah memberikan pembekalan kepada kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Kupang, Sabtu 1 Agustus 2026.
