PSI NTT Sebut Jangan Karena Politik, Sejarah Pembangunan NTT Dihapus
- Dok. Istimewa
Jakarta, VoxPop – Rencana kunjungan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ke Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 31 Juli hingga 2 Agustus 2026 kembali memunculkan pembahasan mengenai rekam jejak pembangunan selama masa pemerintahannya di wilayah tersebut.
Sekretaris DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) NTT, Junaidin Mahasan, menilai perbedaan pilihan politik seharusnya tidak mengaburkan fakta mengenai berbagai pembangunan yang telah dilakukan di NTT.
"Setiap kali nama beliau (Jokowi) kembali disebut, ingatan masyarakat NTT tentang legacy dan jejak pembangunan di NTT pun ikut muncul ke permukaan. Di era Bapak Jokowi, paradigma pembangunan bergeser dari Jawa-sentris menjadi Indonesia-sentris," kata Junaidin kepada wartawan, Kamis, 30 Juli 2026.
Menurut dia, perubahan paradigma pembangunan tersebut dirasakan langsung oleh masyarakat melalui berbagai program pemerintah yang memperkuat konektivitas dan pembangunan di wilayah kepulauan.
"Bagi sebagian besar masyarakat NTT, perubahan paradigma itu bukan sekadar slogan. Masyarakat melihatnya melalui pembangunan infrastruktur, penguatan konektivitas, pembangunan jalan dan pelabuhan, pengembangan kawasan pariwisata, serta program Tol Laut. Tol Laut bukan sekadar kapal yang berlayar dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya. Tol Laut adalah simbol perubahan cara negara melihat NTT," ujarnya.
Junaidin mengatakan, program Tol Laut dinilai menjadi salah satu wujud perubahan pendekatan pembangunan pemerintah terhadap NTT.
"Laut yang dulu menjadi pemisah, perlahan diubah menjadi jalan. Jarak yang dulu menjadi hambatan, mulai diubah menjadi konektivitas. Dan pulau-pulau yang dulu terasa jauh, mulai dihubungkan dengan denyut pembangunan nasional,” tutur dia.
Ia pun mengajak masyarakat untuk memisahkan dinamika politik dengan penilaian terhadap hasil pembangunan yang telah dirasakan.
"Karena itu, kalau ada yang hari ini mencoba mengecilkan arti pembangunan di NTT hanya karena alasan politik, saya ingin mengatakan, Silakan berbeda pilihan politik. Tetapi jangan menghapus fakta sejarah. Di era Bapak Jokowi, paradigma pembangunan bergeser dari Jawa-sentris menjadi Indonesia-sentris,” kata Junaidin.
Menurutnya, konsep pembangunan Indonesia-sentris menjadi bukti kehadiran negara hingga ke wilayah kepulauan, perbatasan, dan daerah yang selama ini menghadapi keterisolasian.
"Inilah makna Indonesia-sentris: negara hadir bukan hanya di pusat-pusat pertumbuhan, tetapi juga di wilayah perbatasan, kepulauan, dan pelosok yang selama ini menghadapi keterisolasian. Sehingga bagi sebagian masyarakat NTT, Bapak Jokowi bukan sekadar mantan Presiden. Beliau adalah sosok yang meninggalkan cerita, kebijakan, dan pembangunan yang masih dirasakan hingga hari ini,” kata dia.
