Ingatkan soal Potensi Gangguan di Pemilu 2024, Wakapolda Jabar: Jangan Underestimate
- Dok. Istimewa
Jawa Barat – Wakapolda Jabar Brigjen Pol. Bariza Sulfi melakukan pengecekan kesiapan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dalam rangka pengamanan tempat pemungutan suara (TPS) dan bantuan kendali operasi (BKO) Satgas Kewilayahan. Bariza memimpin apel Pengecekan Kesiapan Personil BKO bertempat di Mapolda Jabar.
Dalam sambutannya, Bariza menyampaikan, saat ini pemilu serentak 2024 memasuki tahapan kampanye yang tentunya memiliki kerawanan gangguan kamtibmas. Antara lain rapat tertentu kampanye gelap, serangan fajar, money politic, intimidasi teror dan sabotase, serta provokasi antar pendukung dan sebagainya.
Simulasi pemungutan dan perhitungan suara di kawasan Islamic Village, Tangerang.
- VoxPop.co.id/ Sherly (Tangerang)
Oleh karena itu, kata Bariza, kepolisian perlu mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas sebelum pada saat dan setelah penghitungan suara dilakukan.
“Saya mengingatkan kepada personel jangan under estimate, jangan terlena, tetap laksanakan tugas sesuai dengan surat perintah yang telah ter-plotting, sehingga kehadiran personel di setiap lokasi dapat terlihat oleh masyarakat dan dapat mengamankan jalannya proses pemungutan penghitungan suara sampai dengan selesai dalam keadaan aman dan kondusif,” kata Bariza, yang dikutip Kamis, 1 Februari 2024.
Jumlah Polda Jabar yang melaksanakan tugas BKO pengamanan TPS sebanyak 2.013 personel, terdiri dari pengamanan TPS sebanyak 610 personel dan BKO Satgas sebanyak 1403 personel untuk mendukung 118.312 TPS.
TPS tersebut diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu TPS kurang rawan (116.504 TPS), TPS rawan (1.801 TPS), dan TPS sangat rawan (delapan TPS).
“Maka dari itu saya mengingatkan untuk benar-benar serius dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai prosedur pengamanan di lokasi TPS surat dan kotak suara yang ada,” ujarnya.
Selain di TPS, pengawalan serta pengamanan surat dan kotak suara dari TPS ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sampai dengan akhir di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI juga diperlukan.
Pada kesempatan tersebut, Wakapolda Jabar menyampaikan beberapa penekanan yang perlu dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh personel Polda Jabar.
Ia menekankan pelaksanaan koordinasi dan kolaborasi dengan TNI stakeholder terkait serta elemen masyarakat, yang diperlukan pada aplikasi pengamanan di lapangan untuk meredam naiknya suhu politik di lokasi TPS yang diamankan.
