Kemenag Siapkan Skenario jika Bandara Minangkabau Tak Beroperasi akibat Erupsi Selama Masa Haji
- Dokumentasi Angkasa Pura II
Padang - Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatra Barat segera menyiapkan sejumlah skenario atau langkah yang akan diambil apabila Bandara Internasional Minangkabau (BIM) ditutup akibat terdampak paparan abu vulkanik selama pemberangkatan jemaah haji.
"Ini sifatnya kasuistik. Kalau BIM ditutup akibat terdampak abu vulkanik, tentu saja kita segera rapat bersama pihak terkait untuk menindaklanjutinya," kata Kepala Kanwil Kemenag Sumbar Mahyudin di Padang, Senin, 6 Mei 2024.
Mahyudin mengaku hingga kini panitia penyelenggara ibadah haji (PPIH) belum melakukan rapat khusus terkait kemungkinan tersebut. Namun, dalam waktu sejumlah skenario akan dibahas secara bersama terutama dengan Angkasa Pura II Cabang BIM dan otoritas bandar udara setempat.
Gunung Marapi, Sumatra Barat erupsi lagi.
- VoxPop.co.id/ Andri Mardiansyah (Padang)
"Kalau penerbangan sempat ditunda 12 jam atau beberapa jam, maka kita akan mencari solusi terbaik," ujarnya.
Sementara itu, Executive General Manager PT Angkasa Pura II Cabang BIM Indrawansyah mengatakan secara umum bandara tersebut sudah siap melayani dan memberangkatkan 4.806 jemaah haji asal Sumbar, dan 1.702 calon jemaah haji asal Bengkulu yang tergabung dalam Embarkasi Haji Padang pada 12 Mei 2024.
"Sejumlah fasilitas sudah kami siapkan termasuk berkoordinasi dengan Kemenag Sumbar dan Bengkulu untuk memberangkatkan calon jemaah haji," kata Indrawansyah.
Terkait antisipasi paparan abu vulkanik terhadap aktivitas penerbangan di BIM, Indrawansyah mengatakan telah melakukan rapat mengenai antisipasi yang dilakukan selama pemberangkatan calon jemaah haji.
Gunung Marapi, Sumbar.
- VoxPop.co.id/ Andri Mardiansyah (Padang)
Ia memastikan apabila sebaran abu vulkanik sampai ke bandara tersebut dan mengganggu aktivitas kebandarudaraan, maka otoritas bandara akan menutup sementara hingga waktu yang ditentukan.
"Jika bandara ditutup akibat terdampak abu vulkanik, maka calon jemaah haji harus dipulangkan dulu ke embarkasi haji," kata dia. (ant)
Komisi VIII DPR Usul Kementerian Haji Bentuk Badan Layanan Umum untuk Kelola Asrama Haji
Menurut Haeny, skema BLU cocok diterapkan untuk mengelola asrama haji. Sebab, skema tersebut memberikan kebebasan untuk memenuhi kebutuhan operasional
