Reaksi Dingin Pak Bas Tanggapi Protes Buruh soal Potongan Tapera
- Dok Kementerian PUPR
VoxPop – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono enggan berspekulasi menangapi aksi buruh yang menolak program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Kebijakan Tapera sendiri mewajibkan para pekerja untuk membayar iuran dari potongan gajinya, jumlahnya 3 persen dari total seluruh gaji.
Basuki menilai demo wajar saja dilakukan di mana-mana dan tidak ada larangan. Namun, soal kebijakan Tapera yang diprotes, Basuki sama sekali tak mau menjawab apapun.
"Kan demo di mana-mana ya demo ya, saya enggak bisa jawab," kata Basuki di Kompleks Kemensetneg, Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024.
Selama ini Basuki lebih sering irit bicara setiap ditanyakan soal kebijakan Tapera dan pergolakan penolakan di tengah masyarakat. Padahal diketahui, Basuki memiliki jabatan di Badan Pengelola (BP) Tapera, sebagai Menteri PUPR dia merupakan Ketua Komite Tapera.
Sebelumnya, Basuki sempat ditanya soal banyaknya penolakan soal kebijakan Tapera, bahkan sampai ada yang mau menggugat kebijakan tersebut. Dirinya pun mengakui memang selama ini banyak suara sumbang soal penolakan Tapera di tengah masyarakat.
Soal permintaan peninjauan ulang hingga gugatan ke MK dia juga tak mau berkomentar banyak. Ia hanga mengatakan agar semua pihak mengikuti saja prosesnya.
"Banyak sekali memang (yang menolak dan meminta kebijakan ditinjau ulang). Ya nanti kita ikuti saja prosesnya," kata Basuki beberapa waktu lalu.
Habiskan Anggaran Rp3,1 Triliun, Pembangunan Gedung MK dan KY di IKN Ditargetkan Rampung Akhir 2027
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan kawasan yudikatif dimulai pada Desember 2025 sebagai bagian dari konstruksi tahap kedua pembangunan IKN.
