Didukung 7 Partai Besar, Cabup-Cawabup Sukoharjo Malah Kalah Lawan Kotak Kosong di 12 TPS
- Gerindra
Sukoharjo, VoxPop – Pilkada Sukoharjo 2024 menghadirkan kejutan ketika pasangan calon tunggal Etik Suryani dan Eko Sapto Purnomo kalah lawan kotak kosong di 12 tempat pemungutan suara (TPS).
Hasil sementara menunjukkan pasangan petahana ini unggul dengan perolehan suara 70,50 persen, sementara kotak kosong mendapatkan 29,50 persen.
Dari hasil hitung cepat, kotak kosong menang di sejumlah TPS, termasuk TPS 003 Kelurahan Palur, TPS 004 Kelurahan Pucangan, TPS 006 Wonorejo, TPS 05 Makamhaji, hingga TPS 25 Cemani.
Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Sukoharjo, Titik Suprapti, mengatakan penghitungan suara masih berlangsung dengan tingkat masuk data sekitar 70 persen.
“Sementara ini Etik-Sapto sudah terlihat unggul, suara masuk baru sekitar 70 persen. Kita tunggu saja hasilnya yang pasti,” ujar Titik, dilansir dari Antara, pada Rabu 27 November 2024.
Ilustrasi pemungutan suara di TPS
- VoxPop/M Ali Wafa
Meski demikian, pihaknya akan melakukan evaluasi terkait kekalahan di beberapa TPS tersebut. Pasangan Etik Suryani dan Eko Sapto Purnomo sebelumnya mengantongi dukungan dari tujuh partai politik besar, termasuk PDIP, Gerindra, dan Golkar. Dengan hanya satu pasangan calon yang maju, mereka menghadapi kotak kosong sebagai rival tunggal dalam kontestasi ini.
Sebagai petahana, Etik Suryani saat ini menjabat sebagai Bupati Sukoharjo, sedangkan Eko Sapto merupakan Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Sukoharjo.
Dalam kampanyenya, mereka menargetkan meraih hingga 80 persen suara, terutama setelah pasangan independen Tuntas Subagyo dan Djayendra Dewa gagal memenuhi syarat dukungan.
Meski unggul secara keseluruhan, kemenangan kotak kosong di beberapa TPS menunjukkan adanya tantangan yang dihadapi pasangan ini di tingkat akar rumput.
Proses penghitungan dan rekapitulasi suara masih berlangsung, dan hasil resmi Pilkada Sukoharjo 2024 akan diumumkan setelah semua suara selesai dihitung.
DPR Usul Pilkada Hanya Pilih Kepala Daerah Tanpa Wakil
Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengusulkan pilkada dilakukan hanya untuk memilih kepala daerah, sementara wakilnya ditetapkan berdasarkan pilihan kepala daerah.
