Elite PDIP Sindir Pimpinan KPK Sekarang Edisi Jokowi, Begini Tanggapan Johanis Tanak
- VoxPop.co.id/Andrew Tito
Jakarta, VoxPop – Elite PDI Perjuangan (PDIP) menyindir pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini merupakan edisi Presiden RI ke-7 Joko Widodo alias Jokowi). Wakil Ketua KPK Johanis Tanak pun buka suara menanggapi itu.
Tanak menjelaskan semua pihak boleh saja memberikan pernyataan asalkan tak bertentangan dengan proses hukum.
"Siapa saja bebas mengemukakan pendapat sepanjang tidak dalam konteks bertentangan dengan hukum," kata Tanak saat dikonfirmasi wartawan, Jumat 10 Januari 2025.
Tanak mengatakan setiap penegakan hukum itu tak ada pengaruhnya dengan rezim manapun. Sebab, pengusutan kasus perkara itu selalu didasari dengan fakta yang ada.
"Penegakan hukum bukan dilihat dari rezim yang memimpin negara. Tapi, dilihat dari fakta perbuatan yang dilakukan oleh orang atau korporasi yang bertentangan dengan aturan hukum," jelas Tanak.
Bendara PDIP (Ilustrasi)
- VoxPop/M Ali Wafa
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum, Ronny Talapessy menyebut pimpinan KPK saat ini adalah edisi Jokowi.
Ronny bilang demikian karena pemilihan pimpinan KPK saat ini terjadi di akhir kekuasaan Jokowi. Dia menyinggung Jokowi tak peduli dengan kritik dari berbagai pihak terkait proses seleksi pimpinan KPK dan menyerahkan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Di akhir kekuasaannya, mantan presiden Joko Widodo tidak menghiraukan kritik publik, baik dari eks komisioner, eks penyidik, kalangan akademisi, media, dan masyarakat sipil lainnya," ujar Tanak.
Dia melempar tudingan Jokowi seperti langsung bekerja menjalankan agenda untuk mempidanakan Hasto.
“Sehari sejak dilantik, KPK edisi Jokowi langsung bekerja menjalankan agenda kriminalisasi, dalam bentuk pemidanaan yang dipaksakan, terhadap PDI Perjuangan melalui Sekjen Hasto Kristiyanto,” ujar Ronny.
Kelakar Jokowi Saat Safari Politik di NTT: Kalau Butuh Bantuan Bisa ke Solo
Dalam kunjungan tersebut, salah satu agenda Jokowi adalah memberikan pembekalan kepada kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Kupang, Sabtu 1 Agustus 2026.
