Maqdir Ungkap Alasan Hasto PDIP Bungkam Usai Diperiksa KPK: Tidak Ada Hal Penting untuk Disampaikan
- VoxPop.co.id/M Ali Wafa
Jakarta, VoxPop – Tim Kuasa Hukum Hasto Kristiyanto, Maqdir Ismail membantah bahwa kliennya itu sedang kurang enak badan karena bungkam usai diperiksa menjadi tersangka kasus korupsi PAW DPR RI periode 2019-2024. Pemeriksaan Hasto telah rampung pada Senin, 13 Januari 2025.
Maqdir menjelaskan, Hasto tak memberikan keterangan apapun usai menjalani pemeriksaan karena memang sengaja tidak ingin memberikan komentar. Dia menyebut bahwa hasil pemeriksaan sejatinya disampaikan langsung oleh Penyidik KPK.
"Tidak ada masalah dengan kesehatan beliau. Beliau memang tidak ingin berkomentar saja. Lagi pula hasil pemeriksaan kan harus disampaikan oleh penyidik," ujar Maqdir Ismail saat dikonfirmasi wartawan pada Selasa, 14 Januari 2025.
Hasto Kristiyanto Diperiksa KPK
- VoxPop.co.id/M Ali Wafa
Maqdir menjelaskan memang tidak ada hal penting yang harus disampaikan oleh Hasto Kristiyanto. Sebab, semuanya sudah diserahkan kepada Penyidik KPK.
"Memang tidak ada yang perlu hasil penyidikan disampaikan oleh beliau (Hasto)," kata Maqdir.
KPK Bilang Hasto Kurang Enak Badan
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto telah rampung menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi berupa suap dan perintangan penyidikan pergantian antar waktu (PAW) DPR RI periode 2019-2024, Harun Masiku.
Dia pun hanya bisa bungkam usai jalani pemeriksaan, padahal sebelum jalani pemeriksaan Hasto sempat memberikan sebuah pernyataan kepada awak media di Gedung KPK pada Senin, 13 Januari 2025.
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika tak bisa menduga-duga apa alasan Sekjen PDIP bungkam ketika rampung jalani pemeriksaan jadi tersangka.
"Mungkin beliau sedang kurang enak badan, sehingga tidak memiliki keinginan untuk berbicara kepada rekan-rekan dan diwakili oleh kuasa hukum," ujar Tessa Mahardhika pada Selasa, 14 Januari 2025.
Tessa menyebut, Hasto bungkam diduga apa yang dicecar awak media sudah masuk ranah penyidikan. Maka itu, Tessa tak bisa berandai-andai terkait hal tersebut.
"Saya tidak bisa membuka itu karena penyidik juga tidak memberikan delegasi atau kewenangan kepada saya untuk menyampaikan hal tersebut," kata Tessa.
KPK Buka Peluang Periksa Pihak Lain di Kasus Bengkulu, Tak Hanya Kadis PUPR
KPK membuka peluang memeriksa pihak lain dalam pengembangan kasus Bupati Rejang Lebong. Penyidikan proyek IPAL di Kota Bengkulu masih menggunakan sprindik umum.
