Tanggapi Tragedi Ledakan Amunisi di Garut dan Warga Sipil yang Berburu Serpihan Logam, Ahli Pertahanan Sarankan Ini
- tvOne
Kronologi Tragedi Ledakan
Ledakan dahsyat itu terjadi sekitar pukul 09.30 WIB di lokasi pemusnahan munisi afkir milik TNI AD yang dikelola oleh Gudang Pusat Munisi 3, Pusat Peralatan Teknik Angkatan Darat. Pemusnahan dilakukan di dua lubang sumur yang telah disiapkan, di mana pengecekan terhadap personel dan lokasi sudah dilakukan sebelumnya.
Kadispenad Brigjen TNI Wahyu Yudhayana
- ANTARA/Ho-Humas TNI AD
“Setelah seluruh tim pengamanan menempati pos masing-masing, peledakan dilakukan dan berjalan lancar tanpa kendala,” kata Wahyu pada Senin sore.
Sebagai bagian dari prosedur, satu lubang tambahan disiapkan khusus untuk menghancurkan detonator yang sudah digunakan dalam proses pemusnahan tersebut. "Di luar dua sumur ini disiapkan satu lubang yang peruntukannya adalah untuk menghancurkan detonator yang selesai digunakan dalam penghancuran dua sumur sebelumnya. Termasuk sisa detonator yang ada berkaitan dengan munisi akhir tersebut," jelasnya.
Ledakan mematikan itu terjadi di lubang tambahan tersebut saat tim tengah menyusun detonator di dalamnya. Tanpa diduga, ledakan hebat terjadi, menyebabkan 13 orang meninggal dunia di tempat.
Penyelidikan Masuknya Warga Sipil
TNI AD kini tengah melakukan investigasi mendalam mengenai keberadaan warga sipil di area yang seharusnya steril tersebut. Brigjen Wahyu memastikan bahwa seluruh langkah pengamanan sudah dilakukan sebelum proses peledakan dimulai.
“Kami sedang selidiki bagaimana warga bisa berada di sana. Lokasi tersebut seharusnya aman dan terjaga,” tambahnya.
Kehadiran warga sipil di lokasi peledakan menjadi sorotan, mengingat area tersebut seharusnya dijaga ketat untuk menghindari akses tanpa izin. Aktivitas berburu serpihan amunisi oleh warga setempat akan menjadi fokus penyelidikan TNI AD.
TNI AD Ungkap Tak Ada Penugasan Babinsa untuk Terlibat di Perpajakan
TNI AD juga mengatakan DJP telah memberikan penjelasan bahwa Babinsa bukan petugas pajak dan tidak memiliki kewenangan melaksanakan pengawasan, hingga penagihan.
