Gus Rivqy PKB Tekankan Urgensi RUU Perlindungan Konsumen: Barang Ilegal Marak, Pengawasan Lemah
- Istimewa
Jakarta, VoxPop - Barang impor ilegal yang masih marak jadi perhatian DPR RI. Perlu adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen baru yang bisa mengatur pemasaran produk melalui media digital termasuk sanksi bagi pelanggar.
Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim alias Gus Rivqy menyoroti temuan jutaan barang impor ilegal dari China. Menurut dia, konsumen perlu dilindungi dengan Undang-Undang.
“Undang-Undang Perlindungan Konsumen mesti melindungi konsumen dari banjirnya produk ilegal yang dipasarkan melalui media digital,” kata Gus Rivqy dalam keterangannya dikutip pada Rabu, 28 Mei 2025.
DPR melalui Komisi VI DPR saat ini tengah menggodok revisi UU Perlindungan Konsumen yang akan menggantikan UU No. 8 Tahun 1999. Revisi ini bertujuan menyesuaikan regulasi dengan tantangan konsumen masa kini.
Menurut Rivqy, RUU Perlindungan Konsumen harus menyertakan platform digital dalam pembahasan demi menjamin perlindungan bagi masyarakat sebagai konsumen.
"UU yang baru ini harus ada aturan lebih komprehensif, dengan mengajak platform atau e-commerce duduk bersama," jelas legislator PKB itu.
Bea Cukai Nanga Badau Musnahkan Barang-Barang Ilegal
Dia menyoroti temuan Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang mengamankan 1.680.047 barang impor asal China yang tidak sesuai ketentuan di Kabupaten Tangerang, pada Kamis, 22 Mei 2025. Jutaan produk itu terdiri dari perkakas tangan, peralatan listrik, elektronik, aksesori pakaian, dan produk besi atau baja beserta turunannya yang nilainya mencapai Rp18,85 miliar.
Temuan barang impor ilegal diperoleh Kemendag melalui pengamatan di media sosial yang menampilkan promosi dan distribusi barang impor secara daring.
Rivqy bilang pentingnya perlindungan konsumen karena barang impor ilegal seperti alat penghisap debu, sarung tangan, hingga perkakas lain dipasarkan kepada konsumen melalui media sosial commerce, TikTok.
“Artinya para pelaku usaha telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena tidak menjual atau memasarkan produk mereka kepada konsumen dengan jujur sesuai peraturan yang berlaku," tutur Rivqy.
Dia menambahkan persoalan lainnya karen pengawasan lemah terhadap maraknya produk ilegal tersebut.
"Selain itu, catatan pentingnya juga adalah pengawasan platform masih cukup lemah, karena meloloskan pemasaran produk ilegal,” jelas Rivqy.
Lebih lanjut, dia menuturkan UU Perlindungan Konsumen yang lama belum mengatur secara detail terkait pemasaran produk ilegal melalui media digital. Selama ini, payung hukum yang dipakai untuk menjerat pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha di media digital hanyalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
