Viral Visa Haji Furoda Dibuka 1 Juni, Kemenag: Belum Ada Informasi Resmi
- Andika Wahyu/MCH 2025
Makkah, VoxPop – Media sosial diramaikan dengan kabar kemungkinan dibukanya kembali penerbitan visa haji furoda pada Minggu (1/6/2025). Namun, Kementerian Agama (Kemenag) RI menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada informasi resmi yang diterima pemerintah Indonesia terkait hal tersebut.
"Perlu kamu sampaikan bahwa terkait dengan beredarnya informasi pembukaan visa furoda pada hari Minggu sebagaimana yang tersebar di sosial media, kami sampaikan bahwa pemerintah Indonesia sampai hari ini belum mendapatkan informasi apapun terkait dengan hal tersebut," tegas Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, Hilman Latief, di Makkah, Minggu (1/6/2025).
Dirjen PHU Kemenag Hilman Latief
- MCH 2025
Klarifikasi ini disampaikan Hilman di tengah selesainya fase keberangkatan jemaah haji reguler asal Indonesia. Hari ini menjadi hari terakhir pemberangkatan jemaah reguler dari Tanah Air ke Arab Saudi.
"Alhamdulillah 525 kloter sudah terbang ke Tanah Suci,” jelas Hilman.
Adapun total jemaah haji reguler yang telah diberangkatkan berjumlah 525 kelompok terbang (kloter) dari 14 embarkasi di seluruh Indonesia. Berikut rinciannya:
Embarkasi Aceh (BTJ): 12 kloter
Embarkasi Medan (KNO): 24 kloter
Embarkasi Padang (PDG): 15 kloter
Embarkasi Batam (BTH): 27 kloter
Embarkasi Palembang (PLM): 22 kloter
Embarkasi Jakarta – Pondok Gede (JKG): 62 kloter
Embarkasi Jakarta – Bekasi (JKS): 61 kloter
Embarkasi Kertajati (KJT): 28 kloter
Embarkasi Solo (SOC): 95 kloter
Embarkasi Surabaya (SUB): 97 kloter
Embarkasi Banjarmasin (BDJ): 13 kloter
Embarkasi Balikpapan (BPN): 16 kloter
Embarkasi Lombok (LOP): 12 kloter
Embarkasi Makassar (UPG): 41 kloter
Sementara itu, keberangkatan jemaah haji furoda —yang menggunakan visa mujamalah atau undangan langsung dari pemerintah Arab Saudi— biasanya berlangsung di luar skema resmi Kemenag dan tanpa menggunakan kuota haji reguler.
Karena itu, klarifikasi Kemenag menjadi penting untuk menghindari misinformasi di tengah masyarakat.
"Sampai saat ini Kementerian Agama belum mendapat informasi apa apapun,” sambungnya menegaskan ulang.
Hilman juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap informasi yang beredar, terutama yang tidak bersumber dari otoritas resmi.
Sabet Opini WTP ke-8, BPKH Tegaskan Pengelolaan Dana Haji Transparan dan Akuntabel
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) kembali menorehkan prestasi dalam tata kelola keuangan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk tahun 2025.
