Dua Kali 'Serakahnomics' Disebut Prabowo, Apa Maksudnya?
- Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jakarta, VoxPop - Presiden RI Prabowo Subianto tercatat dua kali menyebut istilah 'serakahnomics' pada dua momentum berbeda.
Pertama pada acara penutupan Kongres PSI 2025 di Surakarta, sementara yang kedua dalam perayaan Harlah ke-27 PKB di JCC Senayan, Jakarta. Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif’an, menilai bahwa ungkapan Presiden Prabowo itu bukanlah sekadar candaan, namun ada pesan politik sangat penting yang hendak disampaikan kepada publik.
“Kalau sampai disampaikan dua kali di momentum acara yang berbeda, pastinya ada pesan politik yang maha penting,” kata Ali Rif’an, Senin, 28 Juli 2025.
Dia menilai, setidaknya ada tiga pesan penting yang mau disampaikan Prabowo. Pertama, yakni semangat perang melawan korupsi. Hal ini mengingat korupsi jadi masalah sangat krusial di Indonesia, sebab berdasar data BPS 2024, Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia masih sebesar 3,85 pada skala 0 sampai 5.
“Tentu yang pertama, Pak Prabowo memberikan pesan penting perang melawan korupsi. Prabowo yakin negara akan sulit maju jika korupsi masih ada di mana-mana. Apalagi indeks korupsi kita juga masih tinggi,” ujar Ali Rif’an.
Yang kedua, menurut Ali Rif’an, istilah 'serakahnomics' juga dinilai sebagai upaya Presiden Prabowo mengatasi ketimpangan dan sebagai bentuk keberpihakan pada rakyat kecil. Hal itu lantaran Prabowo kaget betul misalnya dengan kasus beras oplosan yang merugikan negara hingga Rp100 triliun.
“Bukan sekadar retorika politik. Namun ada pesan tentang upaya mengatasi ketimpangan dan keberpihakan pada rakyat kecil. Ini cara Presiden untuk menyindir para pelaku bisnis dan kekuasaan yang tamak, mengeruk untung banyak sembari menindas rakyat kecil, bahkan disebut sebagai vampir ekonomi yang menghisap darah rakyat,” ujar Ali Rif’an.
Sementara yang ketiga, menurut Ali, adalah semangat menggenjot pertumbuhan ekonomi. Hal itu sebab ada ketimbangan yang lebar, misalnya ada data yang menyebutkan bahwa 10 persen orang terkaya di Indonesia menguasai sekitar 60 persen kekayaan nasional.
Padahal, lanjutnya, jika merujuk pada studi Dana Moneter Internasional (IMF) disebutkan, kalau misalnya pendapatan hanya meningkat di kelompok orang kaya, pertumbuhan ekonomi justru akan melambat.
