8 Terobosan Pemerintah Bantu Warga Berpenghasilan Rendah Bisa Punya Rumah
- Tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden
Bogor, VoxPop – Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto telah memiliki delapan kebijakan strategis untuk memperkuat akses perumahan rakyat, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kebijakan ini dirancang agar beban masyarakat semakin ringan dan birokrasi lebih efisien.
Hal itu diungkapkan Prabowo saat menyampaikan sambutan pada acara akad massal 26.000 KPR FLPP dan serah terima kunci di kawasan Cileungsi, Bogor, Senin, 29 September 2025.
“Saudara-saudara sekalian, perumahan adalah sangat penting, dan perumahan itulah yang bisa juga selain memenuhi kebutuhan yang sangat penting untuk rakyat terutama yang berpenghasilan rendah juga perumahan itu bisa dan selalu menjadi motor dari pertumbuhan ekonomi. Motor dari pembangunan ekonomi,” ujar Prabowo.
Prabowo juga menegaskan target besar pemerintah dalam pembangunan perumahan rakyat yang mencapai 3 juta rumah.
“Karena itu, kami kasih target yang sangat tinggi yaitu 3 juta rumah. Target itu selalu tinggi, target itu memang harus kita kejar, harus kita capai, saya ingat kata-kata proklamator kita Bung Karno. Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, kalau kau tidak sampai paling sedikit kau akan jatuh di antara bintang-bintang,” tegasnya.
Presiden Prabowo hadir di acara KPR FLPP dan serah terima kunci di Cileungsi
- Tim Media Presiden Prabowo Subianto
Berikut delapan kebijakan unggulan pemerintah Prabowo di bidang perumahan:
1. BPHTB Gratis untuk MBR
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang sebelumnya dikenakan 5 persen, kini dibebaskan untuk pembeli rumah pertama dari kalangan MBR. Maruarar menegaskan bahwa ini dilaksanakan atas arahan langsung Presiden Prabowo.
2. PBG Gratis dan Proses Cepat
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang dulunya dikenal sebagai IMB, kini digratiskan untuk rumah subsidi. Selain itu, proses izin yang biasanya memakan waktu sampai 45 hari dipangkas menjadi hanya 10 hari.
3. PPN Ditanggung Pemerintah
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas rumah dengan nilai di bawah Rp 2 miliar kini ditanggung oleh pemerintah. Kebijakan ini bertujuan meringankan harga jual rumah agar lebih mudah dijangkau masyarakat.
4. Pelonggaran GWM dan Penambahan Kuota FLPP jadi 350 ribu per Tahun
Bank Indonesia (BI) diperintahkan untuk menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) dari 5 persen menjadi 4 persen guna mendongkrak likuiditas perbankan. Selain itu, kuota (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dinaikkan dari 220.000 unit menjadi 350.000 unit per tahun.
