Guru Gembul Ramal Menkeu Purbaya Bakal Digulingkan Tahun Depan: Terlalu Pro Rakyat!
- YouTube/Guru Gembul
Jakarta, VoxPop – Sosok Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, terus menjadi sorotan publik usai dilantik pada 8 September 2025 lalu. Dalam waktu satu bulan, namanya mencuat sebagai pejabat yang berani mengambil langkah-langkah besar.
Namun, keberaniannya itu justru memunculkan prediksi mengejutkan dari seorang konten kreator yang kerap bicara terkait isu sosial-politik, Guru Gembul. Ia menyebut bahwa Purbaya bisa saja “digulingkan” karena terlalu pro-rakyat.
Dalam video singkat yang dibagikan melalui YouTube pribadinya, Guru Gembul mengaku mulai tertarik dengan Purbaya. Menurutnya, menteri pengganti Sri Mulyani itu kerap mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa di Balai Kota DKI Jakarta
- tvOnenews.com/Abdul Gani Siregar
“Saya memperhatikan dan bahkan mulai ngefans dengan Pak Purbaya. Saya ingin menyampaikan kalau dia memang benar-benar pro rakyat, maka saya menduga bahwa tahun depan 2026, dalam rentang waktu antara Juni sampai September, beliau akan digulingkan dengan cara yang sedikit menyakitkan di tengah kepungan masyarakat yang sedang demo habis-habisan, mungkin di Jakarta,” kata Guru Gembul, dikutip Kamis, 9 Oktober 2025.
Terlepas dari pernyataan tersebut, sejak dilantik, Purbaya memang langsung tancap gas. Dalam satu bulan pertama masa jabatannya, ia meluncurkan 12 kebijakan besar yang mengguncang dunia ekonomi nasional.
Salah satu gebrakan paling menonjol adalah keputusan menyuntik Rp200 triliun ke bank-bank Himbara (bank BUMN) guna memperkuat likuiditas nasional. Purbaya menyebut, tujuannya untuk mempercepat penyaluran kredit dan menghidupkan kembali sektor riil yang sempat lesu.
Tidak hanya itu, Purbaya juga membuat keputusan tak terduga dengan tidak menaikkan cukai rokok pada 2026, demi menyelamatkan jutaan pekerja dan petani tembakau. Kebijakan ini disambut positif oleh pelaku industri, terutama di sektor padat karya.
Selain fokus pada stabilitas ekonomi, Purbaya juga bergerak cepat dalam reformasi pajak dan transparansi fiskal. Ia membentuk tim ahli independen untuk membenahi sistem Coretax, yang selama ini menjadi masalah klasik di Kementerian Keuangan.
Sikap tegas Purbaya juga terlihat dari kebijakannya menarik kembali anggaran kementerian dan lembaga yang tidak efisien, serta mengalihkannya ke program prioritas nasional.
Ia juga memperjuangkan insentif pajak PPh 21 ditanggung pemerintah bagi pekerja bergaji hingga Rp10 juta, demi menjaga daya beli masyarakat. Di sisi lain, Purbaya tak segan menindak tegas 200 penunggak pajak besar dengan total nilai mencapai Rp50–60 triliun.
